tirto.id - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy menanggapi soal kemunculan forum Ijtima Ulama jilid II yang dikabarkan akan mendukung pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Pilpres 2019.
Menurut Edy, poin-poin yang dinyatakan dalam Ijtima Ulama tersebut hanya berasal dari ulama partisan. Sehingga, kata dia, hasil dari Ijtima Ulama tersebut tidak mewakili seluruh ulama Indonesia atau bahkan umat Islam.
Selain itu, kata Lukman, ulama yang berkumpul di Ijtima Ulama tersebut juga tidak memiliki representasi yang kuat. Misalnya saja, tidak ada ulama dari Nahdlatul Ulama (NU) atau Muhammadiyah. Oleh sebab itu, hasil tersebut tidak bisa dikatakan mewakili seluruh ulama atau bahkan umat Islam di Indonesia.
"Apalagi kalau kita track bahwa ulama-ulama yang berkumpul ini partisan. Dari awal sikap politiknya sudah jelas. Jadi tidak aneh itu. Dari sisi substansi itu pantas untuk kita lakukan kritik, evaluasi, dan kita nilai," ujar Lukman, Senin (17/9/2018) di Jalan Imam Bonjol, Jakarta.
Kendati demikian, kata Lukman, PKB tetap akan menghargai keputusan dari hasil Ijtima Ulama jilid II tersebut. Namun, lanjut dia, keputusan tersebut tidak harus menjadi dasar untuk menentukan pilihan di Pilpres 2019.
"Kita hormati, tapi kapasitas keterwakilan ulamanya patut kita pertanyakan," ujar Lukman lagi.
Apalagi, menurut Lukman, salah satu poin dari 17 hasil pakta integritas Ijtima Ulama itu menyebutkan bahwa Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno harus memberikan keadilan bagi pada para ulama 412, 212, dan 313 yang pernah atau sedang mengalami proses kriminalisasi. Menurut Lukman, hal ini tidak relevan.
"Kecuali ada ulama yang ditangkap, tapi langsung dijebloskan ke penjara tidak melalui proses peradilan. Nah, rezim seperti ini yang patut dipertanyakan," tegasnya.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Alexander Haryanto
