Menuju konten utama

Soal Hak Angket, Koalisi Perubahan Masih Menunggu Langkah PDIP

Menurut Surya Paloh, mereka (Partai Nasdem, PKB, PKS) masih sayang dengan PDIP meski Koalisi Perubahan bisa mengusung hak angket sendiri.

Soal Hak Angket, Koalisi Perubahan Masih Menunggu Langkah PDIP
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan (kedua kiri) bersama Cawapres sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kiri), Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kedua kanan), dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan sesuai menggelar pertemuan dengan pimpinan parpol Koalisi Perubahan di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (23/02/2024). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/Spt.

tirto.id - Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengatakan bahwa partai yang tergabung dalam koalisi perubahan menunggu langkah PDIP dalam mengajukan hak angket. Menurutnya, mereka masih sayang dengan PDIP meski koalisi perubahan bisa mengusung hak angket sendiri.

"Barangkali tiga-tiganya (Nasdem, PKB, PKS) masih sayang sama PDIP. Iya gak? Hehehe..," kata Surya Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (23/2/2024).

Sebagai catatan, syarat pengajuan hak angket harus diikuti oleh setidaknya 2 fraksi dan 25 anggota DPR. Koalisi perubahan terdiri atas 3 partai yakni Partai Nasdem (59 kursi), PKB (58 kursi), PKS (50 kursi). Jumlahnya 167 kursi parlemen yang mengusung. Sementara koalisi PDIP (128 kursi) dan PPP (19 kursi) sehingga total 147 kursi.

Surya Paloh menilai wajar jika PDIP hendak menggunakan hak angket sebagai alat konstitusional. Ia pun akan mengambil langkah konstitusional sesuai aturan yang berlaku.

"Sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Cak Imin dalam koalisi perubahan jelas, memberikan support, memberikan dukungan, prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir saja secara natural," ungkapnya.

Sementara itu, Anies Baswedan mengatakan hak angket adalah wewenang partai, sehingga dia tidak akan ikut campur.

"Kalau menyangkut angket seluruhnya ada di dalam wilayah partai. Jadi secara khusus biar pimpinan partai, sekjen, dan ketua yang bicara," kata Anies di lokasi yang sama dengan Surya Paloh.

Anies mengatakan dirinya menunggu tim hukum AMIN, nasional dan daerah, menyusun kekurangan pelaksanaan Pemilu 2024. Anies menegaskan tidak menutup semua jalur. Ia memastikan semua upaya dilakukan.

"Tidak ada jalur yang opsinya ditutup. Semua terbuka. Kita hormati semua. MK itu adalah majelis yang independen," tutur Anies.

Baca juga artikel terkait HAK ANGKET atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - News
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Irfan Teguh Pribadi