tirto.id - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) meminta pemerintah mengendalikan belanja negara yang memang tak terlalu diperlukan. Wakil Ketua KEIN, Arif Budimanta mengatakan bila perlu belanja itu ditunda bahkan dikurangi.
“Pemerintah perlu menyisir belanja barang. Walaupun kurang populer, tetap perlu menunda belanja yang bisa ditunda,” ucap Arif dalam konferensi pers di kantor KEIN, Jakarta pada Jumat (17/5/2019).
Kendati demikian, Arif mengatakan ungkapannya tak berlaku secara umum untuk pos-pos anggaran lainnya, tetapi hanya bagi barang yang memang benar-benar tidak perlu memakan anggaran. Meskipun tak menyebutkan spesifik barang yang dimaksud, ia merujuk pada sejumlah jenis barang yang pengadaannya memerlukan impor.
Di sisi lain, bagi pos belanja seperti bantuan sosial, pegawai, infrastruktur, menurut Arif, tak ada salahnya untuk tetap memperoleh prioritas. Arif mengatakan pos-pos ini memang tak bisa ditangguhkan.
“Jangan belanja bantuan sosial, pegawai, dan infrastruktur, tapi lain-lain lah,” ucap Arif.
Arif mengatakan kontrol atas belanja ini menjadi penting lantaran anggaran negara saat ini mengalami defisit. Ketika diumumkan oleh Kementerian Keuangan pada Kamis (16/5/2019) lalu, jumlahnya mencapai Rp 101,04 triliun atau 0,63 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Bila defisit terjadi, kata Arif, utang memang menjadi salah satu jawaban untuk mengatasinya. Namun, ia mengatakan hal ini pun tak bisa menyelesaikan persoalan sebab uang yang awalnya datang sebagai pemasukan dalam beberapa waktu ke depan akan berubah menjadi beban biaya berlipat yang harus dibayar kembali.
“Awalnya jadi pemasukan, tapi tahun depan jadi pengeluaran karena ada imbal hasil yang dibayarkan,” ucap Arif.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Maya Saputri
