tirto.id - Menyikapi gelombang demo mahasiswa dan masyarakat terjadi di beberapa daerah hingga hari ini, Presiden Joko Widodo langsung memanggil Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir.
Kata Nasir, Jokowi meminta para mahasiswa untuk tak lagi berdemonstrasi. “[Presiden] mengajak mahasiswa untuk dialog dengan baik. Tidak turun ke jalan, tapi kembali ke kampus masing-masing,” kata Nasir usai bertemu Jokowi di halaman Istana Negara Jakarta, Kamis (26/9/2019).
Salah satu yang dituntut mahasiswa ke Jokowi adalah pembatalan revisi UU KPK dengan mengeluarkan Perppu karena UU tersebut dinilai melemahkan KPK dan kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia.
Namun, Nasir bilang, dia akan mengumpulkan para rektor menindaklanjuti permintaan Jokowi yang menyuruh mahasiswa tak demo lagi itu. Menurut Nasir, akan ada sanksi terhadap rektor-rektor “yang mengerahkan mahasiswanya turun ke jalan.” “Sanksi keras ada dua: bisa SP1, SP2,” katanya.
Sikap Jokowi dan Menristekdikti ini sejalan dengan cara Menkopolhukam Wiranto menanggapi demo mahasiswa dua hari lalu. Menurut mantan Panglima ABRI ini, demonstrasi mahasiswa yang menuntut penundaan pengesahan RKUHP sudah tidak relevan lagi. Sebab, Wiranto berdalih, DPR dan pemerintah telah menunda pengesahan RKUHP.
Wiranto mengatakan, para mahasiswa atau masyarakat bisa menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah dan DPR lewat dialog, bukan demonstrasi. Ia menilai dialog konstruktif dengan DPR periode selanjutnya lebih baik ketimbang mengganggu ketenangan masyarakat.
"Rencana demonstrasi sebaiknya diurungkan karena menguras energi, masyarakat tidak tentram dan mengganggu ketenangan umum," tegasnya.
Sikap Yenny Wahid
Pandangan berbeda justru datang dari anak Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid. Ia bahkan mengapresiasi sikap para mahasiswa dengan menolak sejumlah Rancangan Undang-undang (RUU) yang disusun DPR dan Pemerintah.
Yenny menganggap, demo mahasiswa sebagai fenomena yang menarik lantaran mereka bergerak atas keinginannya sendiri.
"Ini kan harus menjadi refleksi bagi para elite politik bahwa selama ini mereka merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan masa depan mereka sendiri, sekarang mereka protes," kata Yenny kemarin.
Menurut Yenny, jika aspirasi mahasiswa, pelajar SMA, dan masyarakat tidak dikelola dengan baik, maka dikhawatirkan akan menjadi gelombang yang lebih besar lagi.
Oleh karena itu, Yenny meminta kepada pemerintah agar tidak menyudutkan demonstran dengan membangun narasi demo di DPR serta di beberapa wilayah lainnya telah ditunggangi.
"Lalu menyebutkan melaksanakan aksi-aksi karena ada motif politik tertentu, itu harus dihindari retorika seperti itu," jelas dia.
Yenny menyarankan kepada anggota DPR dan Pemerintah agar berjiwa besar dengan mempertimbangkan masukan dari mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat lainnya terkait RKUHP, UU KPK hasil revisi, RUU Pemasyarakatan dan RUU lainnya.
"Tentu yang kami utamakan sikap mau mendengarkan aspirasi yang mereka suarakan. Baru dengan cara seperti itu mahasiswa, pelajar bisa lebih reda lagi emosinya," tuturnya.
Lebih lanjut, Yenny pun mengimbau kepada para massa aksi yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, dan masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya harus dilakukan secara damai sesuai koridor hukum.
"Serta tidak menggunakan aksi kekerasan dengan tetap mewaspadai penyusupan pihak-pihak yang bermaksud mencederai tujuan murni aksi unjuk rasa mahasiswa," jelasnya.
Rektor Unair
Hari ini, Kamis 26 September 2019, aksi mahasiswa dan masyarakat berlangsung di Surabaya, tepatnya di DPRD Jawa Timur. Demonstrasi ini dikenal dengan #SurabayaMenggugat yang dimulai dari titik kumpul di Tugu Pahlawan.
Rektor Universitas Airlangga Surabaya Prof Mohammad Nasih tidak melarang mahasiswanya yang turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya. Ia justru berpesan agar melakukannya dengan damai, tertib dan tidak melakukan kekerasan.
"Kalau mahasiswa melakukan aktivitas di luar kampus. Sebagaimana demonstrasi. Kami punya saran lakukan dengan elegan, lakukan dengan sebaik-baiknya. Tunjukkan bahwa kalian akademisi. Calon-calon intelektual yang dipercaya oleh masyarakat. Bisa menyampaikan ide dan gagasan dengan elegan dan sebaik-baiknya," kata Nasih.
Bagi Rektor Unair, menyampaikan aspirasi adalah hak setiap warga negara. Namun, Nasih menegaskan proses perkuliahan di Unair tetap berjalan seperti biasa.
“Tentu kita tidak bisa melarang mahasiswa melakukan aktivitas di luar kampus atau di luar perkuliahan. Yang jelas, perkuliahan dan semua kegiatan akademik berjalan sebagaimana mestinya. Semua kelas kita pastikan tetap berjalan," kata Nasih.
Editor: Agung DH
