tirto.id - Selain membawa dampak positif, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) juga menyimpan pengaruh buruk di belakangnya. Untuk membentengi diri agar tidak terjebak dampak negatif tersebut, diperlukan filter atau sikap selektif menghadapi kemajuan IPTEK.
Salah satu bidang yang berkembang pesat melalui IPTEK adalah bidang politik. Berkat kemajuan IPTEK, komunikasi politik kian mudah dilakukan. Media sosial dan internet memperlancar proses politik tersebut. Berikut ini sejumlah sikap selektif yang dapat diterapkan terhadap kemajuan IPTEK di bidang politik.
Bagaimanapun juga, untuk meningkatkan perkembangan dan peradaban bangsa, kemajuan IPTEK perlu ditingkatkan. Nyaris semua hal dalam kehidupan saat ini bergantung pada teknologi, mulai dari ponsel, televisi, internet, kendaraan, bahkan peralatan dapur, seperti blender, penanak nasi (rice cooker) dan sebagainya termasuk teknologi praktis yang digunakan sehari-hari.
Berdasarkan hal itu, penguasaan terhadap IPTEK menentukan efisiensi pekerjaan suatu masyarakat. IPTEK mendorong daya saing dan kemandirian suatu bangsa, serta memecahkan persoalan-persoalan kekinian.
Akan tetapi, pesatnya IPTEK, terkhusus di bidang teknologi-informasi, mulai dari media sosial, media massa daring, hingga internet juga berdampak buruk di bidang politik. Sebagai misal, saat ini sangat banyak beredar hoaks yang menyerang pemerintah, kebijakan negara, partai, atau tokoh publik.
Jika ditelan mentah-mentah, hoaks itu berpotensi menimbulkan ketidakstabilan dan keresahan sosial (social unrest). Tidak hanya itu, di masa sekarang juga berkembang gerakan terorisme dan radikalisme yang tumbuh subur, serta kian mudah menyebarkan doktrin mereka.
Secara definitif, pengertian politik sendiri adalah pandangan yang menghubungkan dengan masalah kekuasaan, otoritas (negara), kebijakan, dan aturan masyarakat.
Misalnya, apabila berhubungan dengan aturan kelas dan organisasi siswa (Osis), hal itu dikenal dengan politik sekolah. Jika berhubungan dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan kekuasaan di kalangan mahasiswa dan kebijakan universitas, hal itu dikenal sebagai politik kampus.
Konsep yang sama terus berlanjut, sampai ada yang mendefinisikan politik sebagai pandangan yang menghubungkan politik dengan adanya negara, yaitu urusan pemerintahan pusat dan daerah.
Dalam konteks ini, kemajuan IPTEK mempermudah proses politik dan memperlicin komunikasi antara orang-orang yang bergelut di bidang politik dan khalayak yang mengikutinya.
Terdapat beberapa hal yang harus dijadikan panduan bangsa Indonesia ketika mengikuti kemajuan IPTEK dalam bidang politik, yakni demokrasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia.
Keempat hal ini merupakan standardisasi yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Apabila suatu negeri, termasuk Indonesia menentang standardisasi tersebut, tentunya akan mendapatkan beberapa kerugian, misalnya dianggap sebagai musuh bersama, diberikan sanksi embargo dalam berbagai bidang yang akan berdampak buruk dalam kehidupan bangsa.
Menanggapi hal ini, pemerintah Indonesia harus menggunakan Pancasila sebagai pedoman untuk menunjukan eksistensi sebagai negara kuat, mandiri, tidak meninggalkan kerja sama, saling menguntungkan, menghargai hak, dan lainnya.
Sikap Selektif terhadap Pengaruh Kemajuan IPTEK di Bidang Politik
Berikut ini beberapa sikap selektif terhadap IPTEK di bidang politik yang dapat diterapkan untuk menangkal pengaruh negatifnya, sebagaimana dikutip dari Pengaruh Kemajuan IPTEK Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (2020) yang ditulis Evy Pajriani.
- Mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang.
- Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik.
- Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar.
- Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- Menegakkan supremasi hukum.
- Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional
- Menggunakan teknologi-informasi untuk mempermudah proses pemilihan umum (Pemilu), pemilihan kepala daerah (Pilkada), dan proses-proses demokrasi lainnya.
- Melakukan kontrol teknologi-informasi yang bijak sesuai Pancasila pada arus informasi di Indonesia untuk memerangi hoaks, penyebaran doktrin terorisme, hingga radikalisme di Indonesia.
Editor: Iswara N Raditya
