Siap Jalankan PLTN, Pemerintah Akan Bentuk Badan Pengawas Nuklir

Nuklir menjadi salah satu energi bersih yang akan didorong untuk mencapai target emisi nol karbon pada 2060.

Terbit 6 Sep 2024 17:32 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Petugas Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) menjelaskan kerja Reaktor Daya Eksperimental (RDE) kepada media di Lab Simulator Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Kawasan Puspiptek Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin (28/1/2019). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/aww.

tirto.id - Pemerintah tengah bersiap membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) untuk mulai tersambung ke transmisi pada 2032. Maka itu, dalam sisa beberapa tahun ini pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membentuk Badan Pelaksana Program Energi Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) yang bertugas mengawasi dan mengawal pembangunan PLTN.

“Ini sedang kami bahas kemarin di FGD, nanti kita minta arahan Pak Menteri [ESDM], ini next-nya akan seperti apa. Minggu depan kita juga akan hadir di International Atomic Energy di Wina. Mungkin akan kita sampaikan statement-statement itu,” kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, saat ditemui di sela-sela diskusi panel Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Sementara itu, pembentukan NEPIO telah tercantum dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 34.K/HK.02/MEM/2024 tentang Tim Persiapan Pembentukan Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO). Nantinya, organisasi ini akan diketuai langsung oleh residen dengan Pelaksana Harian adalah Menteri ESDM.

Selain membentuk NEPIO, agar PLTN dapat beroperasi tepat waktu, saat ini pemerintah juga sedang menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang bakal dilibatkan langsung dalam pembangunan PLTN. Pada saat yang sama, teknologi dan sistem keamanan juga tengah disiapkan oleh Kementerian ESDM.

“SDM lalu mengenai clearing technology. Jenis apa sih [teknologi] yang mau dipakai? Apakah SMR, HTGR, atau menggunakan thorium dan lain-lain. Ini harus dipilih satu teknologi yang tepat. Nah, selain itu adalah tentang safety, masalah keselamatan,” ujar Eniya.

Sementara itu, dengan Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) Kebijakan Energi Nasional (KEN), PLTN sudah tidak lagi jadi opsi terakhir dalam pemenuhan energi terbarukan. Sebaliknya, nuklir menjadi salah satu energi bersih yang akan didorong untuk mencapai target emisi nol karbon pada 2060.

“RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) kita akan sangat green, dan nanti ada dekarbonisasi, misalnya oleh PLTN captive, yang peta jalan juga lagi disusun. Nah, peluang-peluang inilah kita dorong, agar pelaku usaha itu bisa mengambil potensi untuk perkembangan industri dalam negeri,” imbuh Eniya.