Setya Novanto akan Dinonaktifkan dari Jabatan Ketum Golkar

tirto.id - Partai Golkar sedang menyiapkan pergantian ketua umum setelah Setya Novanto terjerat kasus korupsi e-KTP untuk mencegah merosotnya elektabilitas mereka menjelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Bidang Politik dan Hukum Golkar Yorrys Raweyai. Menurutnya, Golkar telah menggelar rapat pada 25 September lalu dan menghasilkan dua rekomendasi, yakni rekomendasi organisasi dan politik.

"Kalau politik kita minta pada ketua umum untuk dinonaktifkan," kata Yorrys di Restoran Puang Ocha, Rabu (27/9/2017).

Rekomendasi tersebut, menurut Yorrys berdasarkan hasil kajian biro politik dan strategis Golkar atas hasil survei beberapa lembaga survei, seperti Litbang Kompas, SMRC, dan Polmark yang menyatakan elektabilitas Golkar terus menurun setelah kasus Novanto.

"Itu yang paling signifikan, karena kasus e-KTP. Kedua karena kering tokoh. Golkar harus punya tokoh yang secara nasional, itu perlu kita harus cari. Ketiga DKI, pasca kalah di DKI. Kemudian belum terbangunnya soliditas partai pasca rekonsiliasi kemarin," kata Yorrys.

Untuk itu, menurutnya, tidak ada cara lain dari Golkar selain melakukan konsolidasi ulang. Salah satunya dengan menonaktifkan Novanto sebagai ketua umum.

"Kalau mau memberhentikan kasus e-KTP tidak ada kata lain selain mengganti, kalau cara lain mana bisa," kata Yorrys.

Dalam rapat tersebut, kata Yorrys, juga diamanatkan kepada ketua harian dan sekjen Golkar untuk menyampaikan hasil tersebut kepada Novanto.

"Menyampaikan agar ketua umum menjadi negarawan dan mengundurkan diri," kata Yorrys.

Senada dengan Yorrys, Ketua Harian Golkar Nurdin Halid pun membenarkan hal itu.

"Korbid kajian dan politikum merekomendasikan agar ketum nonaktif," kata Nurdin di Restoran Puang Ocha, Rabu (27/9/2017).

Namun, dirinya mengaku belum menyampaikan hasil tersebut pada Novanto, melainkan baru Sekjen Golkar Idrus Marham. Hal itu karena dirinya baru kembali dari Makassar.

"Nanti saya akan tanyakan hasilnya (ke Idrus). Apakah konsultasi sekjen cukup bagi saya. Kalau belum saya akan konsultasi sendiri," kata Nurdin.

Dari konsultasi tersebut, kata Nurdin, Novanto akan memiliki hak jawab pada Rapat Pleno yang akan dilangsungkan 28 September nanti.

Perlu diketahui, saat ini dari hasil survei CSIS elektabilitas Golkar di 2017 sebesar 10,9 persen. Angka itu menurun dari tahun sebelumnya sebesar 14,1 persen.