Stanley Widianto
Wartawan, penulis lepas

Seorang Non-Pribumi Menulis Kolom Ini

21 Oktober 2017
Dibaca Normal 3 menit
Walau bijak, Saaman bin Paidjan rela dihukum mati, meninggalkan ibunya yang kehilangan akal sehat saat menunggu anak kesayangannya pulang. Begitupun keempat adiknya. Sambil menunggu ajal, ia menulis surat untuk orang di rumah.

Kepada adiknya yang paling kecil, Hasan, ia berpesan, “Engkaupun harus juga mencari penghasilan. Belajar mencari penghasilan, maksudku. Dengan demikian, engkau akan meringankan beban kakak-kakakmu. Kalau engkau mau menurutkan nasihatku ini, pergilah pada si Giok. Sekalipun dia orang Tionghoa, dia manusia juga, dan dia orang baik. Di antara orang Tionghoa, banyak terdapat orang yang baik dan murah hati, Hasan.”

Saaman hidup dan mati dalam novel Keluarga Gerilya karangan Pramoedya Ananta Toer, sembilan tahun sebelum buku nonfiksinya Hoakiau di Indonesia terbit. Membaca Hoakiau—kritik emosional Pramoedya terhadap Peraturan Presiden No. 10 tahun 1959 (peraturan yang bertanggung jawab atas banyaknya darah orang Cina macam saya)—saya merasa terharu.

Empati belum mati, baik dulu dan sekarang. Baik di era Sukarno maupun era pasca-Ode Baru.

Namun, Senin lalu, hanya butuh kurang dari dua detik dari pidato berdurasi 22 menit oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saya meragukan kembali kesimpulan saya di atas.

Anies mengucapkan kata ‘pribumi,’ dengan cara politikus memakai kata itu di depan lautan massa. Lalu sejumput kritik dilontarkan di media sosial: “Anies melanggar Inpers Nomor 26 Tahun 1998 atau UU Nomor 40 Tahun 2008”, “Anies menggunakan kembali isu mayoritas-minoritas, pernyataan ini titipan untuk konstituen,” dst dst.

Saya menelusuri kembali penelitian Herawati Sudoyo mengenai asal-usul genetika manusia Indonesia. Saya membaca sejumlah artikel yang memuat omongan para pejabat publik, dari Jusuf Kalla hingga Susi Pudjiastuti, menggunakan kata ‘pribumi.’

Baca juga:

Pejabat dan Tokoh yang Pernah Mengungkit Istilah 'Pribumi'
Asal-usul dan Politik Kata 'Pribumi'

Saya teringat kembali jawaban kesal saya terhadap pertanyaan teman, "Kenapa banyak orang Chinese yang tajir, sih?”

Saya menjawab sambil menelan ludah dan menyembunyikan taring: “Ya itu stereotip saja. Cuma taipan. Coba aja lo ke Singkawang, liat banyak orang Cina susah.”

Saya teringat tuduhan orang, bahwa "Pagar rumah kami tinggi", bahwa “setiap ada kerja bakti, kami tidak mau ikut.”

Saya belum sempat mengecap luka kolektif pada Mei 1998 (saya masih tiga tahun ketika ruko non-pri dijarah). Saya khawatir potensi kekerasan yang disiram oleh bensin sentimen etnis semacam itu meruyak kembali, ketika etnis dipakai sebagai senjata dan kendaraan politik.

Tapi mari menelaah kata itu dengan fakta-fakta kunci.

Pidato Anies dibacakan beberapa jam setelah spanduk bertuliskan “Kebangkitan Pribumi Muslim” dibentangkan. Setahun lalu, demo-demo di Jakarta membawa spanduk yang berbunyi “Ahok Sumber Masalah GANYANG CINA!!”, yang menggiring Basuki Tjahaja Purnama, seorang Cina, masuk bui karena ucapannya.

Identitas menjadi kunci di sini. Anies berkata: “Yang lihat Belanda jarak dekat siapa? Orang Jakarta. Coba kita di pelosok-pelosok Indonesia, tahu ada Belanda? Kita lihat di depan mata enggak? Tapi yang lihat di depan mata itu kita yang di Jakarta.”

Menurutnya, identitas orang Jakarta terancam. Dan sebagai orang Jakarta, bukankah seharusnya saya merasa dibela oleh Anies?

Tetapi tidak.

“Kalau dari makna politik yang aku pahami ya pribumi itu antonimnya non-pri dan yang namanya non-pri itu merujuk ke keturunan Cina,” kata Evi Mariani, seorang jurnalis yang konsen pada isu-isu urban.

Artinya, dari zaman Indische Staatsregeling—ketika Cina adalah golongan kedua setelah Eropa dan bertugas memungut pajak bumiputera—sampai hari ini, Anda bisa saja melihat orang seperti saya sebagai non-pri karena percaturan politik dari masa pra- sampai pasca-kemerdekaan.

Saya kembali memeriksa nurani Pramoedya—siapa tahu legaan.

Bagi para pembentang spanduk, Pramoedya adalah pribumi. Memang dia adalah pribumi yang sudah bolak-balik penjara. Kemanusiaan Pram tidak tumpul. Ada satu bagian dari Hoakiau yang menghentak saya:

“Anti-Tionghoa dikembangkan secara sistematik oleh golongan penguasa, dan kemudian menjalar ke golongan borjuasi, yaitu golongan modal non-Tionghoa, kemudian diambil oper oleh golongan politik, yang menganggap anti-Tionghoa sebagai perasaan umum dan menggunakannya sebagai senjata atau landasan kegiatannya untuk mendapatkan simpati dari sekelompok orang yang disangkanya rakyat, tetapi terutama sekali untuk menyelamatkan dan memperbesar modal dari golongannya sendiri."

Pram hanya membubuhkan satu titik pada satu paragraf itu.

Kata-kata ini keluar kurang dari sepuluh tahun sebelum Soeharto menutup sekolah-sekolah Cina, melarang keluarga-keluarga Cina merayakan Imlek.

Belum lagi beberapa ratus tahun sebelumnya ketika pembunuhan massal Chinezenmoord pada 1740 atau Medan pada 1966 ketika kewarganegaraan orang Tionghoa kembali dibuat semu.

Selanjutnya adalah Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kode ‘0’ di KTP. Pungutan liar. Taipan menjadi wajah hoakiau di Indonesia, walau tidak semua hoakiau diberi keleluasaan melebarkan sayap bisnis seharga uang kampanye politik. Asing, non-pri, asing, non-pri.

Yang belum banyak diketahui publik adalah terminologi yang digunakan rezim untuk melandasi kebijakan-kebijakan ini. “Masalah ini adalah ‘Masalah Cina’.” Kira-kira itu yang diucapkan para pejabat zaman Orba.

Rezim belum sekhawatir itu untuk mengamplas ketajaman kata “Cina” dengan lema “Tionghoa”. Sekitar 1967 sampai 1998, stereotip “tajir”, “tikus”, “pelit” muncul. Diskursus mengenai berbaur—soal siapa dulu yang harusnya memulai—menjadi kabur. Ketika saya bertanya kepada ayah saya suatu hari, ia juga tidak tahu, padahal ia adalah orang terbijak pertama yang saya kenal.

Dalam realitas di sekitar saya, satu hal yang diwariskan dekade-dekade sial itu adalah etnisitas Cina sebagai senjata politik laten, yang selalu bisa diungkit setiap cuaca sedang butuh badai. Kalau Tionghoa di mata Pramoedya adalah “orang-orang Indonesia juga”, karena politik, ia menjadi “orang asing yang tidak asing”.

Atau aseng.

Tiga puluh delapan tahun setelah Pram, Ariel Heryanto berseloroh: “Kaum nonpribumi memang tidak ada. Yang ada, sejumlah individu warga negara yang secara sepihak dinonpribumikan.”

‘Dinonpribumikan” adalah kata yang sarat makna sejarah, dan salah satunya "dibuat sebagai objek dikambinghitamkan" untuk setiap krisis.

Anies membuat saya awas—atau kembali awas, tepatnya. Barangkali memang bukan orang macam saya yang Anies maksud. Tapi tidak semua masyarakat Indonesia memiliki gelar doktor dari Northern Illinois University, bukan? Doktor yang kini menjadi pemimpin Jakarta.

Anies menyebut bahwa warisan kolonialisme masih terlihat di jalanan Jakarta. Anies juga menyebut “Jakarta adalah melting pot.” Ia juga mengucapkan di dalam satu paragraf yang sama: “Di kota ini interaksi adalah bagian dari sejarahnya.

Anehnya, bila Jakarta adalah kota di Indonesia yang menjadi perlintasan sekaligus pertemuan antar-etnis, antara beragam warga negara dan sebagainya, mengapa Anies harus menyebut "pribumi", yang justru membunuh logikanya soal "melting pot"?

Beribu kata telah terbuang untuk menjelaskan sejarah pembantaian dan diskriminasi anti-Cina. Sejarah harus dilupakan, maka saya harus juga lupa.

“Oh, banyak orang Cina di pemerintahan, sudah membaik, kok.”

OK. Saya percaya. Saya pribadi berani melupakan, tapi giliran Anda untuk berhenti mengingatkan.

*) Opini kolumnis ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi tirto.id.