Selain Ahok, Komjen Pol Condro Kirono Jadi Komisaris Pertamina

RUPLSB Pertamina menetapkan Komjen Pol Condro Kirono sebagai komisaris menggantikan posisi Gatot Trihargo.

Terbit 25 Nov 2019 06:49 WIB,

Waktu baca ±1 menit

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono, bersama Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Wuryanto memberi sambutan saat Apel Tiga Pilar di Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (17/10/2018). ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho

tirto.id -

VP Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman mengatakan RUPLSB Pertamina, Senin (25/11/2019) menetapkan 1 direktur dan 3 komisaris baru.

Selain Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok yang jadi Komisaris Utama, Pertamina juga kedatangan komisaris baru yakni Komjen Pol Condro Kirono yang menggantikan posisi Gatot Trihargo.

Condro adalah seorang perwira tinggi Polri sekaligus Analis Kebijakan Utama Baharkam Polri.

Selain itu, ada pula Budi Gunadi Sadikin yang menggantikan posisi Arcandra Thahar. Pengangkatan masing-masing komisaris ini dilakukan berdasarkan SK No. 282/NBU/11/2019.

"Pak Gunadi Sadikin menjadi wakil komisaris utama menggantikan pak Arcandra. Pak Condro Kirono menggantikan Gatot Trihargo sebagai komisaris," ucap Fajriya kepada wartawan saat ditemui di Kementerian BUMN, Senin (25/11/2019).

Sementara itu, satu orang Direksi baru di Pertamina adalah Emma Sri Martini.

Emma menjabat sebagai Direktur Keuangan menggantikan Pahala Mansuri yang ditunjuk sebagai Direktur Utama BTN. Pengangkatan Emma dilakukan sesuai SK no. 283/NBU/11/2019.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan penunjukan Condro Kirono terkait latar belakangnya sebagai penegak hukum. Bila disandingkan dengan Ahok, Arya yakin pengawasan di internal Pertamina bisa berjalan lebih baik.

Arya juga beralasan selama ini peran komisaris di berbagai BUMN kerap tak berjalan. Alhasil Kementerian BUMN jadi harus kerap turun tangan melakukan pengawasan.

"Seperti yang dikatakan ingin fungsi komisaris dilaksanakan dengan baik mereka sehingga fungsi kementerian pengawasan day-to-day bisa dialihkan ke komisaris. Kan, sayang kalo kita lantik begitu banyak komisaris tapi kerja pengawasan tetap ke kementerian," ucap Arya di Kementerian BUMN, Senin (25/11/2019).