Sejumlah Proyek Beberapa Kementerian akan Dialihkan ke PUPR

tirto.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, instansinya bakal mengambil alih sejumlah proyek kementerian/lembaga yang terhambat dan tak kunjung tuntas.

Hal itu sejalan dengan permintaan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet yang berlangsung di Istana Bogor pada Selasa lalu (23/4/2019).

Beberapa proyek yang akan diambil, kata dia, adalah pembangunan pasar rakyat yang ada di bawah Kementerian Perdagangan hingga gedung-gedung sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Seperti misalnya pasar yang sekarang ini juga sekolah-sekolah, prasarana pendidikan. Pasar-pasar kan banyak permintaan, jadi oke dikerjakan PUPR," kata Basuki di Kementerian PUPR, Jumat (26/4/2019).

Permintaan Jokowi tersebut sebenarnya tidak lepas dari target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6 persen pada 2020. Karena itu lah, menurut Basuki, perlu instrumen khusus agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat terealisasi dengan baik dan sejalan dengan target pertumbuhan tersebut.

"Pertama [yang harus] dilakukan mengurangi belanja barang. Arahannya belanja barang maksimal harus sama dengan 2015. Berarti ada yang sudah diefisienkan dari belanja barang, akan dimasukkan ke belanja modal," jelas Menteri lulusan Universitas Gadjah Mada tersebut.

Di sisi lain, lanjut Basuki, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati punya argumen tersendiri mengenai terkendalanya proyek yang menyebabkan rendahnya serapan anggaran di sejumlah Kementerian tersebut. Hal itu tak lain karena anggaran yang dialokasikan tak bisa dibelanjakan dengan cepat dan harus melalui mekanisme pelelangan yang cukup panjang.

Sebaliknya, di PUPR, realisasi serapan anggaran sangat agresif lantaran ada tim yang ditugaskan khusus untuk mempercepat proses lelang dan pengadaan barang. Karena itu lah, nantinya modal yang selama ini dialokasikan ke lembaga atau kementerian lain sebagian akan dialihkan PUPR.

Peralihan tersebut masih dibahas dan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Undang-undang APBN 2020. “Jadi untuk RAPBN 2020 supaya belanja modal lebih besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,6 persen, menunjang investasi dan ekspor," pungkasnya.