Sejumlah LSM Nyatakan Golput, BPN: Ini Tak Pengaruhi Suara Prabowo

tirto.id - Juru Bicara (Jubir) Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Miftah Sabri menanggapi pernyataan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang Hukum dan HAM yang ramai-ramai menyatakan golongan putih (golput) atau tidak memilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

LSM beralasan karena tidak ada satupun dari capres-cawapres dan koalisinya yang bersih dari isu korupsi, perampasan ruang hidup rakyat, tersangkut hak asasi manusia, maupun aktor intoleransi dan kriminalisasi terhadap kelompok minoritas.

Mifta mengatakan dengan adanya pernyataan Golput dari LSM, tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap suara Prabowo-Sandi. Malahan, ia justru optimistis pendukung paslon nomor urut 02 datang berbondong-bondong untuk memilih Prabowo-Sandi.

“Kalau kita justru optimis, pendukung Prabowo Sandi militan menjemput kemenangan. Partisipasi pendukung kami pasti tinggi,” ujarnya kepada Tirto, Jumat (25/1/2019).

Meskipun banyak yang golput, Miftah mengatakan BPN akan terus berusaha melakukan sosialisasi ke masyarakat agar menggunakan hak pilihnya untuk memilih Prabowo-Sandi.

Tim kemenangannya juga akan gencar mengkampanyekan program ekonomi yang digagas oleh paslon 02 untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat agar tidak golput.

“Kita akan terus sosialisasi dengan pesan kampanye ekonomi. Bagaimana masyarakat meningkatkan kemampuan membiayai hidupnya, maka mereka akan pilih Pak Prabowo dan Bang Sandi,” ucapnya.

Miftah menurutkan memang golput merupakan pilihan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak suara. Namun, mengkampanyekan golput merupakan suatu hal yang tidak baik.

“Golput bukanlah solusi. Tapi yang golput kita hormati,” pungkasnya.

Sebelumnya, anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat Afif Abdul bersama lembaga bantuan hukum dan HAM lainnya menyatakan bahwa golongan putih (golput) atau tidak memberikan hak suara saat pemilu merupakan suatu hak bagi setiap orang.

Selain LBH Masyarakat, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), LBH Jakarta, Lokataru, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), dan Yayasan LBH Indonesia.