tirto.id - Eggi Sudjana ditangkap di tengah pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar, Selasa (14/5/2019), di Polda Metro Jaya, Jakarta. Sejarah hidup serta sepak-terjang Eggi di pentas nasional sebenarnya cukup panjang dan seringkali memantik kontroversi.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan Eggi Sudjana yang juga caleg DPR-RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) di Pemilu 2019, terpaksa ditangkap karena tidak kooperatif saat diperiksa.
Lahir di Jakarta tanggal 3 Desember 1959, jenjang pendidikan dari SD sampai S1 ditempuh Eggi Sudjana di ibu kota. Ia lulusan SD Negeri Johar Baru (1972), SMP Negeri 76 (1975), SMA Negeri 30 (1979), hingga memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Jayabaya Jakarta (1985).
Sempat teregistrasi sebagai mahasiswa Pasca-Sarjana Program Sosiologi di sebuah perguruan tinggi di Berlin, Jerman, pada 1990, Eggi justru menuntaskan S2 di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 1994. Di IPB pula, pada 2004 ia lulus S3.
Legenda Hidup HMI
Eggi adalah kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang ditekuninya sejak 1979 dengan mengikuti Latihan Kader I di Sukabumi, Jawa Barat. Ia bahkan bergelut langsung dalam momen terpecahnya HMI menjadi dua pada era Orde Baru.
Kala itu, rezim Soeharto memaksakan Pancasila sebagai asas tunggal. Miftah H. Yusufpati dalam buku Membangun Citra Islam (2007) mengungkapkan, Sidang Majelis Pekerja Kongres dan Rapat Pleno PB HMI pada 1-7 April 1985 di Puncak, Bogor, menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dan Islam sebagai landasan nilai serta moral.
Keputusan ini dikukuhkan dalam Kongres HMI ke-XVI di Padang, Sumatera Barat, pada 24-31 Maret 1986 dengan Saleh Khalid terpilih sebagai ketua. Kebijakan PB HMI ini sontak mendapat penolakan dari cabang-cabang di berbagai daerah sehingga muncul banyak kepengurusan tandingan.
Eggi Sudjana menjadi salah satu motor gerakan ini. Dikutip dari Menyatu dengan Umat, Menyatu dengan Bangsa (2002) karya Agussalim Sitompul, Eggi menegaskan, salah satu alasan penolakan Pancasila sebagai satu-satunya asas HMI lantaran Islam adalah sumber inspirasi dan sumber motivasi bagi pemeluknya menyangkut masalah ideologi.
Akibatnya, HMI terbelah. Mereka yang beralih ke asas tunggal Pancasila dikenal sebagai HMI DIPO, diambil dari nama Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, yang merupakan lokasi markas HMI. Sedangkan yang tetap berasaskan Islam kemudian lekat dengan sebutan HMI MPO atau Majelis Penyelamat Organisasi.
Hingga tidak berstatus sebagai mahasiswa lagi, Eggi Sudjana terus mengawal HMI (MPO) dan menjadi tokoh berpengaruh dalam gerakan-gerakan perlawanan terhadap rezim Orde Baru.
Kiprah Petualang Politik
Eggi Sudjana dikenal sebagai aktivis, akademisi, pengacara, pakar hukum, bahkan pernah menjadi anggota tim asisten dan tim ahli menteri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2002 hingga 2004.
Sebelumnya, tahun 1999, Eggi sempat menjadi calon anggota legislatif melalui Partai Bulan Bintang (PBB), namun gagal. Tahun 2001, ia mendirikan Partai Pemersatu Bangsa (PPB) dan menjadi ketua umumnya. Tapi, partai baru ini tidak lolos verifikasi untuk mengikuti pemilu.
Eggi lantas beralih ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia tercatat sebagai anggota Majelis Pakar DPP PPP periode 2002-2007. Setelah itu, Eggi memberanikan diri maju ke bursa calon ketua umum partai politik berlambang Kakbah tersebut.
Disebutkan dalam Pergulatan Membela yang Benar (2008) karya Mahrus Ali dan M.F. Nurhuda, Eggi bertarung di Muktamar PPP tahun 2007. Sayangnya, ia cuma menempati posisi kedua terbawah dengan 5 suara, tertinggal jauh dari ketua umum terpilih, Suryadharma Ali, yang mendulang 365 suara.
Tahun 2013, Eggi Sudjana mengincar kursi gubernur dengan berniat mengikuti Pilgub Jawa Barat sebagai calon independen alias tanpa parpol. Tapi, keinginannya kandas lantaran ia dinyatakan gagal melewati proses verifikasi.
Kandas sebelum bertempur di Jawa Barat, ia langsung mengalihkan sasaran ke timur dengan maju ke Pilgub Jawa Timur 2013. Menggandeng Muhammad Sihat, Eggi Sudjana kali ini lolos verifikasi, tetap sebagai calon independen.
Hasilnya? Dari tiga pasangan yang bersaing, Eggi-Sihat mendapatkan jumlah suara terkecil, 422.932 suara. Soekarwo-Saefullah Yusuf tampil sebagai pemenang dengan meraup 8.195.816 suara.
Eggi pantang menyerah meraih mimpi lewat politik. Tanggal 16 Oktober 2017, ia mendaftarkan PPB, partai yang dibentuknya pada 2001, ke KPU untuk Pemilu 2019. Eggi mengklaim, PPB adalah parpol paling bersih di Indonesia.
"Ini boleh diklaim partai paling bersih karena belum pernah buat dosa, jejaknya bersih," kata Eggi Sudjana saat itu. Namun, PPB gagal lolos verifikasi KPU dan lagi-lagi tidak bisa ambil bagian dalam Pemilu.
Eggi dan Kontroversi
Tampaknya Eggi memang belum ditakdirkan jadi pejabat publik. Namun, ia justru terbilang sukses mengambil peran sebagai penggerak massa, seperti yang kerap dijalaninya semasa Orde Baru.
Namanya kembali mencuat bersama Persaudaraan Alumni (PA) 212, gerakan yang sebelumnya dibentuk untuk memprotes Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas tudingan penistaan agama yang berimbas pada kemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Pilkada DKI Jakarta 2016.
Selain itu, Eggi bertindak sebagai kuasa hukum PA 212, membela Rizieq Shihab saat tersangkut perkara dugaan pornografi, juga sempat menjadi pengacara Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan dalam kasus penipuan paket umrah First Travel kendati ia mundur di tengah jalan.
Nama Eggi Sudjana pernah tercantum sebagai dewan penasihat Saracen, suatu gerakan siber yang membuat dan menyebarkan berita bohong (hoaks) serta ujaran kebencian berbau SARA. Eggi berkilah bahwa namanya dicatut dan ia tidak mengenal orang-orang Saracen tersebut.
Eggi kini kembali menjadi sorotan. Ia ditetapkan sebagai tersangka, diperiksa, lalu ditangkap atas seruan people power dan menuding ada banyak kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres dan Pemilu 2019 yang menguntungkan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.
Selanjutnya tentu patut dinanti kelanjutan petualangan politik dan sepak-terjang Eggi. Sejak masa HMI hingga rezim Jokowi saat ini, Eggi Sudjana memang tak pernah jera memantik kontroversi.
Editor: Mufti Sholih
