tirto.id - Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog merupakan lembaga pangan di bawah naungan pemerintah yang bertugas mengurusi tata niaga beras negara. Sejarah terbentuknya institusi ini berawal dari masa penjajahan Belanda, dan seringkali berganti-ganti nama hingga menjadi Bulog sejak era Orde Baru (Orba).
Dikutip dari buku Profil 60 Tahun Pembangunan Ketahanan Pangan Indonesia (2005) terbitan Departemen Pertanian RI, cikal-bakal Bulog bermula dari berdirinya Voedings Middelen Fonds (VMF) pada 1939. Ini adalah lembaga pengadaan bahan pangan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.
VMG bertugas mengimpor, menjual, serta menyediakan bahan pangan, terutama beras. Masalah beras dirasa sangat penting sehingga memerlukan pengaturan khusus. Sebelum VMF dibentuk, pasar pangan dibebaskan dan pemerintah kolonial kurang mengambil peran dalam pengendalian beras.
Kebijakan ini, tulis Merryana Andriani dalam buku Pengantar Gizi Masyarakat (2016), dilakukan dengan maksud agar distribusi beras dapat dikelola oleh masyarakat sendiri. Pemerintah kolonial lebih fokus di sektor perkebunan karena sudah menanamkan modal besar, seperti perkebunan tebu (gula), karet, tembakau, kopi, atau kelapa sawit.
Namun, pada perkembangannya, harga beras justru tidak terkontrol karena pengawasan impor beras yang rendah. Maka, sejak tahun 1933, pemerintah kolonial membatasi impor yang dilakukan para pengusaha lokal serta mengawasinya langsung. Hingga akhirnya dibentuk VMF pada 1939.
Umur VMF ternyata tidak lama. Penjajahan Belanda di Indonesia berakhir pada 1942 setelah kalah perang dari Jepang. Oleh pemerintah militer Dai Nippon, VMF dihapus dan digantikan dengan Sangyobu Nanyo Kohatsu Kaisha, demikian yang terungkap dalam buku Bunga Rampai Ekonomi Beras (2001) karya Achmad Suryana dan Sudi Mardianto.
Gonta-Ganti Nama
Terjadi dualisme dalam penanganan masalah pangan setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Selama masa revolusi fisik, wilayah Indonesia memang terbagi kepemilikannya, yakni oleh pemerintah RI di bawah kepemimpinan Sukarno dan Mohammad Hatta, serta daerah-daerah yang kembali diduduki Belanda.
Pemerintah RI menyerahkan urusan beras kepada Jawatan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan (PPBM) yang dinaungi Kementerian Pengawasan Makanan Rakyat (PMR). Di sisi lain, Belanda menghidupkan VMF lagi untuk urusan serupa.
Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda kepada pemerintah Indonesia pada akhir 1949, VMF dibubarkan. Budi Winarno dalam buku Komparasi Organisasi Pedesaan dalam Pembangunan (2003) menjelaskan, pemerintah membentuk Yayasan Bahan Makanan (Bama) pada 1950. Setahun kemudian, Bama diganti menjadi Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM).
YUBM mengurusi harga beras dan distribusinya di tingkat nasional. Sedangkan untuk pembelian padi di daerah-daerah, pemerintah membentuk Yayasan Badan Pembelian Padi (YBPP) di bawah wewenang gubernur.
Tahun 1964, dibentuk Dewan Bahan Makanan (DBM). Adapun YUBM di pusat dan YBPP di daerah dilebur menjadi Badan Pelaksana Urusan Pangan (BPUP). Dalam buku Seperempat Abad Bergulat dengan Butir-butir Beras (1971) terbitan Bulog dijelaskan bahwa YUBM dan YBPP dipayungi oleh DBM.
Perubahan terjadi lagi sejak pasca-Gerakan 30 September (G30S) 1965 yang melemahkan posisi Sukarno. Dalam situasi darurat itu, penanganan dan pengendalian bahan pangan dipegang oleh Komando Logistik Nasional (Kolognas) yang dibentuk pada 1966 oleh Presidium Kabinet Ampera pimpinan Soeharto.
Tidak lama setelah Soeharto secara resmi dilantik sebagai Presiden RI ke-2 tanggal 12 Maret 1967, dibentuklah Badan Urusan Logistik (Bulog). Pendirian Bulog ini terjadi pada 10 Mei 1967 berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/Kep/1967.
Bulog menjadi salah satu elemen utama penunjang pemerintahan Orde Baru di bawah rezim Soeharto dalam urusan pangan sebagai salah satu unsur pendukung ketahanan negara. Indonesia pun sempat meraih swasembada beras pada 1984.
Editor: Iswara N Raditya
