tirto.id - Salah satu pihak yang diberikan mandat oleh Tetua Lembaga Adat Baduy, Heru Nugroho mengatakan, perubahan kawasan wisata Baduy menjadi 'Saba Budaya Badui' atau kunjungan silaturahmi dengan masyarakat Badui tidak akan banyak mengubah situasi.
"Cuma ganti sebutan saja, tanpa ada pembahasan substansi," ujarnya kepada Tirto, Selasa (14/7/2020).
Penggantian destinasi wisata itu berdasarkan hasil musyawarah yang melibatkan Puun, pimpinan tertinggi adat, juga dihadiri Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak.
Heru bersama Henri Nurcahyo, Anton Nugroho dan Fajar Yugaswara mendaku diberikan mandat oleh Jaro Saidi, Jaro Aja, dan Jaro Madali untuk mengirimkan surat ke Joko Widodo.
Isinya permintaan agar Presiden mengeluarkan wilayah adat Baduy, terletak di Kabupatan Lebak, Banten, Jawa Barat sebagai lokasi objek wisata.
Namun surat tersebut dibantah Jaro Saija, sebagai pemimpin pemerintah dengan jabatan Kepala Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak. Jaro Saija pula
Heru sendiri mengaku tidak dilibatkan dalam rapat proses pengubahan destinasi wisata. Bahkan tidak melibatkan ketiga Jaro yang memberikan mandat padanya. Proses pengubahan hanya diwakilkan oleh Jaro Saija.
"Saya kasih sama mereka [Jaro Saidi, Jaro Aja, dan Jaro Madali]. Tokoh-tokoh adat yang benar menghormati dan menjalani tahanan nilai adat yang diwariskan leluhurnya," ujarnya.
Semakin sering orang luar datang, seiring dengan semakin gencarnya kampanye wisata oleh pemerintah, dikhawatirkan membawa dampak negatif. Para tetua khawatir kedatangan orang dengan latar belakang yang berbeda menghambat penanaman nilai-nilai leluhur terhadap generasi muda Baduy.
Dasar permintaan mencabut Baduy sebagai destinasi wisata juga karena terpublikasinya foto-foto wilayah adat di Google Maps, khususnya Baduy Dalam, tanpa izin. Tidak hanya wilayah, sebuah artikel yang ditulis Ahmad Syaukani juga menyebut penduduk Baduy Dalam “memiliki keyakinan tabu untuk difoto”.
Pertimbangan lain adalah maraknya kecelakaan yang dialami para wisatawan. Untuk mencapai Baduy Dalam memang dibutuhkan ketangguhan fisik lantaran medan yang berat. Ditambah akses ke fasilitas kesehatan tidak memadai, tidak jarang nyawa korban tak tertolong.
Lebih lanjut Heru mendaku akan tetap memperjuangkan isi surat tersebut. Ia akan membawanya ke salah satu anggota DPR RI.
"Biar dia yang membawa aspirasi itu ke pemerintah pusat. Karena harusnya dia lebih kompeten dibandingkan kami," ujarnya.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Zakki Amali
