tirto.id - Perihal usulan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta agar pasangan Anies-Sandiaga mengevaluasi kinerja direksi BUMD DKI Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan tak fokus terkait hal itu.
"Oh, itu hak DPRD tapi tentunya sekarang kami fokusnya ada tiga hal," kata Sandiaga di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta Selatan (9/7).
Tiga fokus tersebut menurut Sandiaga adalah seputar persiapan RPJMD DKI Jakarta. Pertama, dirinya mengaku tak ingin anggaran untuk RPJMD melenceng seperti yang diharapkannya.
"Kita tidak ingin RPJMD itu jauh melenceng daripada yang kita lihat sekarang. Tahun 2018 mestinya dicanangkan (Rp)120 triliun, tapi ternyata hanya (Rp)70-an triliun," katanya menjelaskan.
Selain itu, Sandiaga pun menginginkan agar RPJMD ke depannya mencerminkan keadaan ekonomi yang sekarang. "Kita ingin RPJMD ke depan lebih realistis dan mencerminkan keadaan ekonomi yang sekarang," tutur Sandiaga.
Terakhir, Sandiaga juga menginginkan agar program-program yang sudah ditunggu masyarakat bisa direalisasikan melalui RPJMD tersebut.
"Kami juga ingin bagaimana 2018 ini bisa program-program yang sudah lama ditunggu masyarakat itu bisa dihadirkan dan itu menjadi fokus program kami," ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua DPD DKI Gerindra Muhammad Taufik salah satu pihak yang bersuara terkait evaluasi kinerja direksi BUMD ini. Ia meminta Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2017-2022 Anies Baswedan-Sandiga Uno mengevaluasi kinerja sejumlah direksi BUMD DKI Jakarta.
Hal ini menurutnya agar kinerja BUMD selaras dengan visi-misi yang akan diterapkan Anies-Sandi setelah dilantik Oktober mendatang.
“Saya menyarankan gubernur baru mengevaluasi total. Banyak toh BUMD kita. Karena itu dievaluasi, hasilnya apa, kalau perlu diganti ya diganti direksinya,” kata Taufik saat dihubungi Tirto, Sabtu (8/7/2107).
Ia juga mengatakan banyak BUMD yang tidak mandiri dan tidak memberikan sumbangan yang signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. Padahal dana suntikan yang berasal dari Penyertaan Daerah (PMD) maupun dana pinjaman lainnya telah mengalir cukup besar.
“Enggak usah takut. Mengganti direksi bukan barang haram. Saya sih melihatnya bahwa BUMD kita masih disuapin terus. Masih minta semua,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Yuliana Ratnasari
