Sandiaga Siapkan Rusunawa untuk Relokasi Bila Normalisasi Lanjut

Sandiaga Uno masih perlu memastikan ada rusunawa milik Pemprov yang tersedia untuk merelokasi warga di bantaran kali bila akan melanjutkan normalisasi sungai.

Reporter: Hendra Friana

Terbit 7 Feb 2018 10:50 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metrojaya dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan tanah di Jakarta, Selasa (30/1/2018). ANTARA FOTO/Reno Esnir.

tirto.id -

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memberi sinyal akan melanjutkan normalisasi sungai Ciliwung yang telah dilakukan pemerintahan sebelumnya. Namun, ia masih perlu memastikan ada rumah susun sewa sederhana (Rusunawa) milik Pemprov yang tersedia untuk merelokasi warga di bantaran kali.

"Kita harus ajak dialog dan kita harus perlihatkan tempat pindahnya kemana, jadi mereka punya bayangan, nah, ini yang nanti akan kita siapkan," ungkapnya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2018).

Program normalisasi Kali Ciliwung yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI sempat terhenti lantaran sulitnya pembebasan lahan di beberapa wilayah. Sebelum Anies-Sandi dilantik sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta, kebijakan untuk melanjutkan normalisasi Ciliwung terakhir dikeluarkan oleh Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat melalui Keputusan Gubernur Nomor 1144 Tahun 2017.

Djarot menetapkan normalisasi Ciliwung berlanjut di wilayah 11 kelurahan yang berada di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sedangkan normalisasi Sungai Ciliwung selama empat tahun sebelumnya berlangsung di Kampung Pulo, Bukit Duri, Bidara Cina, dan Cawang Pulo.

Di beberapa lokasi, Sandi menyebut normalisasi terhenti lantaran kurangnya rusunawa untuk merelokasi warga di bantaran kali. Di, Kebon Pala, Kampung Melayu, misalnya, beberapa warga bersedia digusur asal mendapatkan rusunawa dan uang ganti rugi dari pemerintah.

"Nanti kita harus [cari] solusi. Dari pihak Pemprov kerjasama kita harus siapkan. Kemarin [rusunawa] Jatinegara Barat sudah penuh, maka masyarakat dicari tempat sekitar situ," kata Sandi.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Imam Santoso berharap Pemerintahan Anies-Sandi segera memutuskan jadwal pelaksanaan normalisasi sungai Ciliwung selanjutnya.

Jika Anies-Sandi ingin melanjutkan program pencegahan banjir ini, kata dia, normalisasi Sungai Ciliwung akan berlangsung dari titik Pintu Air Manggarai hingga Bukit Duri.

"Dari total 38 km, kiri kanan dari Tb Simatupang-Manggarai, baru sekitar 16 km, kiri kanan (yang dinormalisasi). Panjang satu sisi sungai baru 8 km," kata Imam di Pintu Air Manggarai pada Senin (5/2/2018).

Ia juga meminta Pemprov untuk mempercepat pembebasan lahan dan memastikan lokasi yang akan dinormalisasi bisa dimasuki alat berat. "Pembebasan lahan itu dikerjakan Pemprov DKI, dinas tata air. Ini sesuai perjanjian. Kalau sudah dibebaskan, kami akan kerjakan," terangnya.