tirto.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berharap pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) DP 0 rupiah bisa rampung pada Senin pekan depan, 16 April 2018. Namun, kata dia, pembentukan UPT harus didasari oleh Peraturan Gubernur tentang pedoman penyelenggaraan program DP 0 rupiah.
"Pergubnya mudah-mudahan sudah rampung. Rumah DP nol rupiah ini banyak sekali peminatnya. Baik dari mitra swasta yang ingin membangun, tapi juga dari masyarakatnya sudah tidak sabar lagi menunggu untuk pemrosesan selanjutnya," kata Sandiaga di WTC Mangga Dua, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis (12/4/2018).
Setelah terbentuk, UPT tersebut diharapkan bisa langsung memasarkan rumah susun (rusun) tanpa uang muka yang sedang dibangun di Klapa Village, Duren Sawit, Jakarta Timur. Rusun tersebut berdiri di atas tanah seluas 5.680 meter persegi milik BUMD PD Sarana Jaya.
Ada 703 unit rusun yang akan dipasarkan untuk masyarakat berpenghasilan di bawah Rp7 juta. Harga rusun untuk tipe 21 senilai Rp184 juta sementara tipe 36 seharga Rp316,8 juta.
"Kami dengan mengucapkan syukur tanggal 16 April ini akan finalkan bentuk dari program ini. Dan kami juga langsung menyiapkan kelengkapannya," ujar Sandiaga.
Selama masa kampanye Pilkada DKI Jakarta, Sandiaga dan Anies Baswedan menjadikan program DP 0 rupiah sebagai program unggulan untuk mengurangi backlog hunian di Jakarta. Dalam situs web Jakartamajubersama.com keduanya menargetkan pembangunan 250.000 hunian dalam program ini.
Dalam penyusunan rencana pemerintah jangka menengah (RPJMD) jumlah itu tidak dikurangi, melainkan hanya dibagi porsi pembangunannya.
"Pak Anies waktu itu sampaikan, ini 250.000 tidak main-main loh jumlahnya. Tapi saya bilang bahwa tingkat kesuksesan kita itu akan bisa berhasil kalau dari 250.000, hanya 20 persen yang dibangun oleh pemerintah. 80 persen itu harus melibatkan BUMD, BUMN maupun juga swasta murni. Jadi ini adalah bentuk kemitraan yang kami inginkan," jelas Sandiaga.
Untuk merealisasikan target tersebut, Pemprov berencana menganggarkan Rp 2,635 triliun per tahun untuk menalangi pembayaran uang muka para konsumen. Angka itu dinilai cukup untuk menalangi uang muka 50 ribu rumah dalam setahun, yang masing-masing sekitar 15 persen.
Meski demikian, Pemprov DKI juga masih mencari alternatif lain untuk menekan dana talangan DP 0 rupiah. Salah satunya, kata Sandiaga, dengan bekerjasama bersama pemerintah pusat yang menyediakan hunian dengan DP Rp 1 persen.
"Jadi pembiayaannya ini yang akan kita ajak melalui FLPP [Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan] dengan pemerintah pusat. Tapi kan pemerintah pusat kan juga terbatas. Kita harus juga. Nanti inovasi dari badan yang dibentuk ini adalah mereka juga punya kemampuan untuk mencetak suatu blueprint pembiayaan yang FLPP khusus untuk DKI," ujarnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Alexander Haryanto
