Menuju konten utama

Ridwan Kamil Minta Izin Jokowi Gandeng Swasta Gelar Tes PCR

Gubernur Jabar Ridwan Kamil meminta izin Presiden Jokowi untuk melibatkan pihak swasta untuk tes PCR COVID-19.

Ridwan Kamil Minta Izin Jokowi Gandeng Swasta Gelar Tes PCR
Gubernur Jawa Barat sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat Ridwan Kamil (kedua kiri) bersama Wali Kota Bogor Bima Arya (kiri) memantau pelaksanaan rapid test di Pondok Pesantren Hamalatul Quran Al-Falakiyah, Pagentongan, Kelurahan Loji, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/6/2020). ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

tirto.id - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta izin Presiden Jokowi untuk melibatkan pihak swasta dengan konsep pay per service. Sebab, kemampuan tes PCR COVID-19 di Jawa Barat sudah tidak bisa naik lagi.

"Laboratorium kami sudah mentok maksimal hanya 15 ribu sampai 20 ribu kalau diizinkan kebijakan itu maka kita bisa menaikkan statistik dengan kerja sama swasta," kata Ridwan Kamil dalam rapat bersama Presiden Jokowi di Jawa Barat, Selasa (11/8/2020).

Pria yang karib disapa Kang Emil itu menuturkan, Jawa Barat sudah menjadi provinsi dengan kemampuan testing teratas di seluruh Indonesia jika tidak memasukkan DKI Jakarta.

Setidaknya sudah 175 ribu tes dilakukan di Jawa Barat. Akan tetapi, mereka tidak bisa mengejar rasio karena jumlah penduduk mencapai 50 juta.

Pelibatan swasta pun akan bersifat kerja sama. Pihak swasta melakukan pengadaan alat dan memeriksa sementara pemerintah daerah membayar biaya pemeriksaan per orang yang diwajibkan untuk tes PCR agar kapasitas tes naik.

Inovasi dan saran kedua yang diharapkan bisa dilakukan adalah penggunaan PCR test ukuran koper. Inovasi ini dilakukan di Sumedang, Jawa Barat. Tes ini dilakukan untuk menjangkau daerah hutan dan gunung yang tidak terjangkau mobil PCR maupun fasilitas pengetesan. Dengan demikian tes bisa dilakukan merata tidak hanya di daerah urban dan perkotaan.

"Kelemahan kami hanya testing PCR walaupun sudah terbanyak se-Indonesia di luar Jakarta tetap mengejar rasio ke 50 juta kami keteteran. Oleh karena itu, inovasi pay per service swasta kalau boleh dijadikan kebijakan, kemudian PCR portabel diperbanyak. Dengan begitu, insyaallah semua indikator WHO tentang keilmiahan pengendalian Jawa Barat bisa terus tunjukkan," jelas Emil.

Turut hadir dalam rapat Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, jajaran Forkopimda Jawa Barat serta para kepala daerah di Jawa Barat secara daring.

Baca juga artikel terkait UPDATE CORONA JABAR atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri