tirto.id - Pemerintah Indonesia dan Malaysia resmi meneken nota kesepahaman (Mou) tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia, Jumat (1/4/2022).
MoU tersebut ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia Dato Sri M Saravanan Murugan.
Penandatanganan nota kesepahaman itu disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Dato Sri Ismail Sabri Yaakob yang tengah berkunjung ke Istana Merdeka.
"MoU antara lain akan mengatur penggunaan one channel system bagi seluruh proses penempatan, pemantauan dan kepulangan pekerja migran indonesia sehingga dapat terpantau dengan baik," kata Jokowi saat memberikan keterangan, Jumat.
Jokowi menambahkan, "Pekerja migran Indonesia telah berkontribusi banyak bagi pembangunan ekonomi di Malaysia. Sudah sewajarnya mereka mendapatkan hak dan perlindungan yang maksimal dari dua negara kita."
Jokowi pun berharap, kehadiran PM Sabri tidak ingin MoU hanya sebatas kertas kesepahaman. Ia ingin agar semua pihak mau menjalankan MoU tersebut. Mantan Walikota Solo ini juga berharap ada MoU kerja sama lain yang bisa disetujui seperti di bidang pertanian, manufaktur dan jasa, maupun penanganan penyelundupan orang.
"Kita juga masih melihat maraknya kasus penyelendupan orang, oleh karena itu kita sepakat untuk mulai membahas kerjasama penanganan penyelendupan orang termasuk di penegakan hukumnya," kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga mengatakan Indonesia dan Malaysia berencana membahas batas maritim dan udara antara kedua negara. Ia pun mengaku pemerintah akan segera membahas lebih lanjut soal rencana pembukaan perbatasan di masa depan.
"Hal lain yang kita bahas kembali dalam pertemuan ini adalah mengenai pentingnya penyelesaian negosiasi batas maritim dan batas udara. Dengan sudah mulai dibukanya perbatasan kedua negara maka sudah saatnya negosiasi ini diintensifkan," kata Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Restu Diantina Putri
