tirto.id - Kepemilikan saham atas PT Vale Indonesia sebesar 14 persen melalui skema divestasi telah rampung. Pemerintah pun kini menjadi pemegang saham terbesar pertama dan berkomitmen akan melanjutkan hilirisasi nikel.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, meminta para menteri menyelesaikan seluruh perizinan yang masih belum selesai. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan proses hilirisasi Vale bisa menguntungkan Indonesia.
Luhut juga menuturkan bahwa hal tersebut menjadi bukti bahwa dirinya tidak hanya fokus pada hilirisasi sendok dan garpu.
“Jangan juga komentar kita hanya hilirisasi sampai sendok garpu, juga lakukan, ya itu kan UMKM. Jadi dari iron steel kita ingin turun sampai kepada tadi, perangkat dapur juga bisa dibuat di Indonesia,” ucap Luhut usai Penandatanganan Divestasi Vale Indonesia di Jakarta, Senin (26/2/2024).
Lebih lanjut, Luhut meminta bahwa proses perizinan yang akan diselesaikan setelah divestasi tersebut akan tidak ada extra cost. Hal ini juga ditekankan sebagai kredibilitas pemerintah.
“Jadi semua investor harus tahu, kalau dia sudah melalui proses ini tidak ada extra-extra cost diminta sana-sini,” ucapnya.
Kemudian, dia juga ke depannya tidak akan ada relinquish atau penciutan lahan tambang Vale Indonesia usai saham sebesar 14 persen dikuasai Holding BUMN Pertambangan MIND ID.
Pada kesempatan yang sama, Luhut yang akrab dipanggil Opung ini juga menilai saat ini keadaan ekonomi dunia sedang memburuk. Indonesia, menurut dia, harus berjaga lantaran keadaan pasar melemah, ekonomi Cina juga tidak baik karena krisis properti.
“Kita harus kompak, kompak untuk sama-sama membangun,” ujarnya.
Luhut pun akan fokus menghadapi dampak ekonomi global yang tidak menentu di tengah adanya konflik geopolitik dan pelemahan perekonomian di negara-negara maju.
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Anggun P Situmorang
