tirto.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria menyebutkan akan mempelajari perihal 1.550 penyaluran bantuan sosial (Bansos) bermasalah yang diadukan oleh masyarakat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebab kata dia, bansos di Jakarta tidak hanya disalurkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI saja melalui Dinas Sosial (Dinsos) dan Pasar Jaya, tetapi juga Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos).
"Di DKI bansos ada dua, satu pemerintah pusat melalui Kemensos dan satu lagi Pemprov DKI melalui dinsos dan pasar jaya. Nanti kami akan lihat laporan di mana, siapa, apa dan bagaimana," kata Riza saat dihubungi wartawan, Senin (9/11/2020).
Namun, hingga saat ini, Riza mengaku belum menerima laporan perihal pendistribusian bansos yang bermasalah dari lembaga antirasuah itu.
"Belum, belum terima [laporan]," ucapnya.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, Pemprov DKI akan terus melakukan evaluasi perihal pendistribusian bansos.
"Prinsipnya, kami akan terus melakukan perbaikan-perbaikan terkait bansos," klaimnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan masyarakat terkait masalah penyaluran bantuan sosial (bansos) di daerah. Ribuan laporan masuk melalui aplikasi Jaga Bansos yang dikelola KPK.
"Jaga Bansos telah menerima 1.550 keluhan terkait penyaluran bansos hingga 23 Oktober 2020," ucap staf KPK bidang pencegahan, Erlangga Dwi Saputro, dalam diskusi secara daring, Jumat, 6 November 2020.
Sejumlah 504 dari 1.550 keluhan yang masuk telah diteruskan ke pemerintah daerah setempat. Mayoritas warga yang mengakses aplikasi merupakan warga di kota besar dengan akses internet yang baik.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Maya Saputri
