tirto.id - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini merespons rapor merah yang dikeluarkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap empat tahun pemerintahan Jokow Widodo. Faldo mengatakan banyak pekerjaan yang diselesaikan Presiden Jokowi membuat risiko pelanggaran semakin besar.
"Kalau kami tidak membangun dengan cepat seperti sekarang, resiko juga minim. Kadang agak terlalu cepat, kami perlu memerhatikan hal di luar pelaksanaan pembangunan," kata Faldo dalam keterangan yang dikutip pada Senin (23/10/2023).
Menurut Faldo, pemerintah memahami kritik yang disampaikan organisasi masyarakat sipil terkait hak asasi manusia (HAM) dan penegakan hukum. Pemerintah sudah mempelajari seluruh laporan tersebut.
"Kami bekerja untuk memperbaiki itu semua. Proyek pembangunan nasional selalu ketat dalam prosedur ini. Hak masyarakat terus dipastikan dapat terpenuhi," kata Faldo.
Faldo mengklaim pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sudah melakukan banyak hal yang berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat. Pemerintah bekerja keras untuk menyelesaikan pembangunan sekaligus memperhatikan potensi pelanggaran hak masyarakat.
"Kepuasan dirasakan langsung oleh masyarakat, angkanya sangat tinggi. Kita memang butuh kerja keras dalam memperhatikan hak-hak yang berpotensi dilanggar, sebab banyak yang sedang dikerjakan untuk menuju visi Presiden Jokowi, Indonesia Maju. Kita sudah naik kelas hari ini," kata Faldo.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil mengritik kinerja pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi yang memasuki tahun keempat. Kontras mengritik pemerintahan Jokowi telah memereteli demokrasi, brutal dalam menutup kebebasan berekspresi, menguatnya aksi kekerasan berbasis investasi, hingga menguatnya isu militerisme dan mundurnya agenda reformasi militer.
Kemudian, Amnesty Internasional Indonesia mengritik pembangunan yang dilakukan Jokowi mengorbankan hak masyarakat adat demi kepentingan investasi.
“Masyarakat adat dan komunitas lokal digusur demi pemenuhan kepentingan investasi. Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam urusan publik sengaja dibungkam demi kebijakan percepatan investasi,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.
Usman menilai pembangunan saat ini terkesan menutup suara rakyat kecil dan menjauh dari tujuan pembangunan nasional yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat.
Berdasarkan catatan Amnesty, sejumlah kekerasan di daerah terjadi saat pelaksanaan proyek. Selama periode Januari 2019-Mei 2023, setidaknya terjadi 44 serangan fisik dan digital terhadap 202 korban yang merupakan pembela HAM, lingkungan dan masyarakat adat.
“Kami mengingatkan pemerintahan Presiden Jokowi agar tidak mengabaikan perlindungan HAM demi pembangunan ekonomi. Kesejahteraan rakyat haruslah diwujudkan seiring dengan pemenuhan hak-hak dasar, kebebasan sipil, dan keadilan,” kata Usman.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Gilang Ramadhan
