tirto.id - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tampak kaget saat ditanya perihal deklasifikasi dokumen CIA atas peristiwa G30S oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) Selasa (17/10/2017) malam.
"Saya belum tahu," kata Ryamizard di DPR, Jakarta, Rabu (18/10/2017).
Ia pun bertanya balik perihal isi dari dokumen tersebut. Setelah dijelaskan bahwa 39 dokumen dengan 30.000 halaman tersebut salah satunya berisi keterlibatan TNI di balik peristiwa G30S, Riyamizard baru menjawab.
"Nanti saya temuin menhannya tanya ini. Saya akan ketemu dengan Menhan Amerika tanggal 25," kata Ryamizard.
Pertemuan tersebut, kata Ryamizard, akan dilaksanakan di Filipina. "Pertemuannya cukup lama. 1 jam," kata Ryamizard.
Ryamizard juga mengaku tidak mengetahui asal muasal dokumen itu bisa dimiliki oleh Pemerintah AS. "Mungkin dia [Menhan AS] juga enggak tahu," kata dia.
Meski begitu, mantan KASAD ini menyatakan pembukaan dokumen itu tidak serta merta dapat memunculkan keributan di Indonesia. "Tergantung kita mau keruh atau tidak, kalau kita enggak mau, enggak mau lah. Enggak usah. Kadang-kadang kita sendiri buat-buat," kata Ryamizard.
Tak jauh berbeda dengan Ryamizard, Panglima TNI Gatot Nurmantyo pun terlihat kaget saat ditanya tentang hal ini. Ia mengaku belum membaca dokumen tersebut dan tidak mengetahui isinya.
"Saya belum baca, masak saya harus berkomentar, saya baca dulu," kata Gatot di DPR, Rabu (18/10).
Saat didesak kembali bahwa dokumen tersebut berisi keterlibatan TNI dalam peristiwa G30S, jawaban Gatot pun tetap sama. "Ya saya belum baca mau komentar gimana. Yang jelek-jelek belum tahu," kata Gatot.
Gatot pun menilai tak masalah AS mendeklasifikasi dokumen tersebut. Namun, ia mengaku tak tahu kapan dokumen Indonesia terkait G30S akan dibuka secara utuh ke publik demi meluruskan sejarah masa lalu tersebut.
"Di negara lain itu ada aturan setelah disimpan sekian tahun itu biasa saja. Aturan negara beda-beda. Tapi saya belum tahu, tanya sama BIN," kata Gatot.
Baca:
- Arsip Rahasia AS: Soeharto Tahu Pembantaian 65
- Arsip Rahasia Seputar Pembunuhan Massal 1965 Dibuka AS
Sebagaimana namanya, arsip ini diproduksi oleh Kedutaan Besar AS yang berkedudukan di Jakarta. Dalam periode ini, ada dua duta besar AS yang pernah bertugas, Howard P. Jones (1958-1965) dan Marshall Green (1965-1969).
Menurut Arsip Keamanan Nasional dari George Washington University, yang mengunggah dokumen terbaru hari ini, pemerintah AS mengetahui secara rinci soal peran Angkatan Darat Indonesia melakukan kampanye pembantaian massal terhadap PKI sejak 1965.
"Dokumen baru ini juga menggambarkan para diplomat dari Kedubes AS di Jakarta menyimpan catatan eksekusi mati pemimpin PKI, dan pejabat-pejabat AS mendukung secara aktif upaya Angkatan Darat Indonesia menghabisi gerakan buruh sayap kiri," demikian rilis Arsip Keamanan Nasional.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Alexander Haryanto
