tirto.id - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia merespons pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang memberi sinyal bakal ada perombakan kabinet alias reshuffle mengingat adanya sejumlah menteri terseret kasus korupsi. Menurutnya, perombakan kabinet merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Reshuffle kabinet itu kewenangan presiden, itu hak previlege-nya presiden dan selama ini, kan, kalaupun kemudian presiden mempunyai rencana," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2023).
Doli mengatakan bila memang ada perombakan kabinet, tentunya Jokowi akan menyampaikan kepada para ketua umum yang mendukungnya pada Pilpres 2019 lalu.
"Reshuffle itu kita tunggu. Kalaupun kemudian ada kaitannya dengan partai-partai politik pasti komunikasinya antara presiden dengan ketua umum partai politiknya masing-masing," tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku belum mendapat informasi tentang reshuffle kabinet. Menurutnya, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
"Reshuffle itu, kan, hak prerogatif presiden, dalam sistem pemerintahan presidensil, presiden berhak melakukan evaluasi kepada para pembantunya. Kalau presiden merasa perlu melakukan hal itu tentu itu bagian dari kewenangan presiden," kata Ahmad Muzani.
Di tengah isu reshuffle, justru Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat cum Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat. Namun, Demokrat membantah pertemuan SBY dan Jokowi terkait reshuffle kabinet.
Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan pertemuan kedua tokoh itu murni silaturahmi kebangsaan. Menurutnya, pertemuan SBY dan Jokowi biasanya hanya seputar isu kebangsaan dan kenegaraan.
"Lagi pula tak ada hubungannya silaturahmi kebangsaan ini dengan isu reshuffle," kata Kamhar saat dihubungi reporter Tirto.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Anggun P Situmorang
