tirto.id - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Mulyanto menilai rencana pemerintah menjual vaksin akan berpotensi penyalahgunaan. Ia khawatir vaksin yang semula gratis malah dijual.
"Ketika coverage vaksinasi masih rendah, dengan jumlah vaksin yang terbatas, disparitas vaksin akan berbahaya karena akan terjadi pengoplosan dari vaksin gratis menjadi vaksin berbayar. Karena itu sebaiknya rencana vaksinasi berbayar ini ditunda hingga kondisinya memungkinkan," ujar anggota Komisi VII DPR RI, Jumat (27/8/2021).
Berdasarkan data Satgas Covid-19 vaksinasi per 26 Agustus 2021 kemarin, terdapat 59.426.934 yang sudah dilakukan suntik vaksinasi tahap I. Sedangkan yang telah dilakukan suntikan ke-2 mencapai 33.357.249.
Total vaksinasi mencapai 92 juta dosis atau sekitar 44 persen untuk dosis satu dan dua. Sedangkan hanya dosis dua atau dosis penuh baru 15 persen. Target vaksinasi yang dicanangkan pemerintah sebanyak 208.265.720.
Rencana menjual vaksin pada 2022 mencuat dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Rapat Paripurna DPR ke-3 pada Selasa (24/8/2021). Menurutnya menjual vaksin akan mempercepat vaksinasi sehingga diasumsikan akan cepat membentuk kekebalan komunal (herd immunity). Harga vaksin mulai dari Rp100 ribu.
Namun sebaliknya, Mulyanto berpandangan hal itu justru akan menurunkan minat masyarakat untuk vaksinasi. Ia juga khawatir vakniasi berbayar akan mengurangi titik sentra vaksinasi gratis.
"Kalau sekarang saya rasa waktunya juga kurang tepat. Saat ini masyarakat banyak yang butuh vaksin. Jadi negara harus melayani dengan baik. Bukan malah menjadikan sebagai komoditas bisnis," kata Mulyanto.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Zakki Amali
