tirto.id - Pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) menjadi salah satu output Rencana Kerja Bappenas Tahun 2022, menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
“Di dalam masterplan Bappenas, pembangunan diperkirakan 15-20 tahun. Jadi kita tinggal membagi segmentasinya, mulai kapan atau kapan dimulai. Jadi itu yang kita coba selesaikan,” kata Menteri Suharso dalam rapat kerja dengan komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu lalu.
Menteri Suharso menyampaikan RUU IKN sudah selesai disiapkan dan telah dibahas antar kementerian/lembaga. Pelaksanaan pemindahan IKN, lanjutnya, tergantung pada perkembangan kondisi pandemi COVID-19.
Selain keterpaduan rencana pemindahan satu output yang menjadi Rencana Kerja Bappenas Tahun 2022 adalah kesiapan Badan Otorita untuk pemindahan IKN.
“Otorita IKN tersebut telah dibahas antara kementerian/lembaga dan draft Perpres telah disiapkan dan akan disesuaikan dengan UU IKN,” ungkapnya.
Suharso juga menyampaikan perkembangan terkini dalam persiapan rencana pemindahan IKN terus dilaksanakan, seperti pemutakhiran desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dilengkapi penyesuaian tahapan pemindahan ASN, TNI, BIN, Polri dan permodelan skala detail. Kemudian basic design pada skala detail 1:5.000 untuk perumahan dan perkantoran.
Selain juga penyusunan rencana tata bangun dan lingkungan serta rencana land development untuk KIPP yang dilaksanakan pada Agustus 2021.
Rencana pemindahan IKN merupakan satu dari delapan kegiatan utama Rencana Kerja Bappenas Tahun 2022 berdasarkan fungsi perencanaan. Bappenas juga akan melakukan koordinasi penyusunan RKP tahun 2023, persiapan penyusunan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029.
“Kemudian koordinasi strategis pengembangan geopark, koordinasi Satu Data Indonesia, dan penyusunan peta jalan transformasi ekonomi Indonesia pasca COVID-19,” lanjut Suharso.
Sedangkan dua kegiatan utama lainnya adalah penyusunan masterplan food estate dan koordinasi percepatan pembangunan Papua berdasarkan Inpres No.9/2020 dan UU No.2/2021.
Selain itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengungkapkan salah satu dari lima arah fokus kebijakan pelaksanaan kegiatan 2022 yakni dukungan terhadap pembiayaan infrastruktur PUPR di Ibu Kota Negara atau IKN melalui skema KPBU. Fokus ini sama yakni pada penyiapan.
"Selanjutnya percepatan proyek yang siap ditawarkan (Ready to Offer), jadi bagaimana proyek-proyek yang disiapkan bisa segera kita lakukan transaksi ke pasar," ujar Herry dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa.
Terkait rencana Bappenas soal pembangunan ibu kota baru ini, anggota Komisi XI DPR RI Siti Mufattahah menyampaikan agar Kementerian PPN/Bappenas dapat membuat langkah strategis pelaksanaan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
"Kementerian PPN/Bappenas perlu menyiapkan penanganan dan strategi yang baik terkait hal itu. Kami tentu tidak ingin APBN terbebani dan utang negara naik," kata Siti Mufattahah dalam rilis di Jakarta, Kamis lalu.
Ia mengingatkan bahwa skema pembangunan IKN rencananya melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sudah dilakukan pemerintah sejak 15 tahun lalu, namun yang ter-delivery hanya sekitar Rp20 triliun.
Angka tersebut, menurut dia, adalah untuk proyek dengan internal rate of return (IRR) di atas 15 persen.
"Berapa pun dana proyek IKN pasti berdampak pada APBN. Utang pemerintah diperkirakan akan semakin meningkat," ujar Siti.
