Rangkuman Peristiwa G30S, Latar Belakang, Kronologi, dan Dampak

tirto.id - Rangkuman peristiwa G30S atau Gerakan 30 September 1965 menjelaskan tentang peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia. Peristiwa G30S ini menewaskan enam perwira tinggi, seorang perwira pertama, dan menyeret nama Partai Komunis Indonesia (PKI).

Kendati masih kontroversi, klaim keterlibatan PKI dalam peristiwa itu meluas dan menguat di masa Orde Baru. Oleh karena itu, sebagian masyarakat masih banyak yang menyebut peristiwa Jumat subuh berdarah tersebut dengan nama Gerakan 30 September 1965 PKI (G30S/PKI).

Lantas, bagaimana latar belakang peristiwa G30S bisa terjadi? Berikut ini ringkasan G30S, catatan kronologi kejadian hingga menimbulkan korban, dan dampak-dampaknya.

Rangkuman Peristiwa G30S

Peristiwa G30S menyebabkan enam perwira tinggi dan seorang perwira pertama tewas. Mereka adalah Letjen Ahmad Yani (Men/Pangad), Mayjen R. Soeprapto (Deputi II Men/Pangad), Mayjen Harjono Mas Tirtodarmo (Deputi III Men/Pangad), Mayjen S.Parman (Asisten I Men/Pangad), Brigjen D.I. Panjaitan (Asisten VI Men/Pangad), dan Brigjen Soetojo Siswomihardjo (Inspektur Kehakiman AD).

Bukan hanya di Jakarta, pelaku juga menjalankan aksi serupa di daerah Yogyakarta. Pada saat itu, pergerakan menyebabkan tewasnya Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel (Letkol) Sugiono.

Untuk memahami sejarahnya secara lebih mendalam, berikut ini rangkuman peristiwa G30S.

Latar Belakang Peristiwa G30S

Salah satu latar belakang peristiwa G30S 1965 yang paling kuat adalah isu Dewan Jenderal. Rumor tersebut menguat beberapa tahun sebelum terjadi perbedaan pendapat antara PKI dan TNI Angkatan Darat (AD)

PKI mengusulkan dibentuknya Angkatan Kelima guna menyikapi wacana gerakan Ganyang Malaysia yang tengah didendangkan Presiden Sukarno kala itu. Di lain sisi, para petinggi Angkatan Darat menentang dua hal tersebut.

Menurut para petinggi AD, pihak PKI bisa memanfaatkan pembentukan Angkatan Kelima untuk merebut tampuk kekuasaan. Ada juga anggapan Gerakan Ganyang Malaysia yang menguntungkan bagi PKI.

Sebab, Malaysia kala itu dibekingi oleh Inggris. Pihak ini merupakan sekutu Amerika Serikat yang merupakan musuh bebuyutan bagi blok komunis.

Situasi semakin memanas setelah isu Dewan Jenderal berembus. Dikutip dari Gerakan 30 September: Pelaku, Pahlawan, & Petualang (2010) yang ditulis Julius Pour, isu Dewan Jenderal menguat menjelang terjadinya peristiwa G30S.

Isu Dewan Jenderal bahkan sampai ke telinga Presiden Sukarno tentang adanya sejumlah perwira tinggi AD yang berencana merebut kekuasan pada Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober 1965. Sukarno mengonfirmasikan isu tersebut kepada Letjen Ahmad Yani, sedangkan Yani menjelaskan bahwa itu tidak ada.

Konfirmasi mengenai Dewan Jenderal yang hanyalah sebuah isu belaka muncul berdasarkan pendapat Letkol CKH Iskandar S.H. Dalam sidang di Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) terhadap Letkol Untung, ia menangkis semua tuduhan terkait keberadaan Dewan Jenderal yang merencanakan kudeta.

Letkol Untung selaku Komandan Batalion I Cakrabirawa memperoleh vonis bersalah karena memimpin peristiwa G30S. Ia mengomando Lettu Doel Arif agar mengerahkan sekitar 60 anggota Cakrabirawa untuk menghentikan upaya kudeta yang akan dilakukan Dewan Jenderal.

Lebih jelasnya, klaim ihwal Dewan Jenderal oleh Bagian Penerangan G30S muncul lewat siaran Radio Republik Indonesia (RRI) pada 1 Oktober 1965, sebagaimana ditulis dalam buku Dari Revolusi 45 sampai Kudeta 66: Kesaksian Wakil Komandan Tjakrabiwara (2008) oleh Maulwi Saelan.

"Menurut para pelaku G30S 1965, Dewan Jenderal adalah gerakan subversif yang disponsori oleh CIA (badan intelijen Amerika Serikat). Dewan Jenderal sangat aktif, terutama saat Presiden Sukarno menderita sakit serius pada pekan pertama Agustus 1965. Harapan mereka, penyakit Presiden Sukarno tidak sembuh, bahkan [membuatnya] meninggal dunia. Untuk mencapai tujuannya, Dewan Jenderal merencanakan pameran kekuatan pada hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober (HUT TNI) 1965 dengan mendatangkan pasukan-pasukan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dengan terkonsentrasinya kekuatan militer yang besar di Jakarta, Dewan Jenderal bahkan telah merencanakan coup kontra-revolusioner (kudeta)," sebagaimana dikutip dari sumber tulisan Maulwi.

Kronologi Peristiwa G30S 1965

Kronologi G30S 1965 merupakan hal yang sukar dijelaskan secara gamblang, terutama karena sampai saat ini dalang di balik peristiwa itu tidak bisa dipastikan.

Sejarah peristiwa G30S 1965 berdasarkan versi Orde Baru dalam Pejuang dan Prajurit: Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI (1984) yang disusun oleh Nugroho Notosusanto dkk., bermula dari perencanaan panjang PKI.

Nugroho sendiri adalah salah satu orang yang berperan penting dalam upaya rekonstruksi narasi sejarah di era Orba. Khususnya perihal sejarah yang berkaitan dengan G30S.

Berdasarkan narasi versi Orba tersebut, PKI telah menyusun strategi untuk melakukan perebutan kekuasaan sejak mereka menjadi partai terbesar keempat dalam Pemilihan Umum 1955. Bahkan, ada klaim bahwa Partai berhaluan komunisme itu telah membentuk Biro Khusus pada 1964.

Biro Khusus pimpinan Sjam Kamaruzaman, Soepono Marsudidjojo, dan Walujo, tersebut aktif melakukan pematangan situasi sekaligus penyusunan kekuatan. Mereka bahkan menyentuh juga bidang militer.

Pada akhir Agustus 1965, pimpinan Biro Khusus PKI mengadakan pertemuan secara terus-menerus. Kemudian menghasilkan keputusan terkait pelaksanaan gerakan.

Berdasarkan rilis dari Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopmantib) bertajuk Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) (1978), D.N. Aidit menjadi pemimpin gerakan, Sjam Kamaruzzaman selaku pemimpin pelaksana, Pono bertugas sebagai wakil pemimpin, dan Bono berperan sebagai pemimpin observasi.

Berdasarkan buku Sejarah Nasional Indonesia VI (1984) yang juga tulisan Nugroho, serangkaian rapat oleh Biro Khusus berlangsung sejak beberapa bulan terakhir. Sejak tanggal 6 hingga 29 September menjelang pecahnya peristiwa G30S, rapat itu digelar semakin intens.

Hasil serangkaian rapat itu adalah memutuskan bahwa gerakan pengambilalihan kekuasaan akan dilaksanakan pada Kamis malam, 30 September 1965. Letnan Kolonel Untung memimpin pemberontakan G30S secara militer pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965.

Gerakan terlebih dahulu menculik dan membunuh para perwira tinggi. Kemudian merebut gedung RRI dan Telekomunikasi.

Jurnal tulisan oleh Andriantoro berjudul Kontroversi Keterlibatan Soeharto dalam Penumpasan G30S/PKI 1965 (2016), menjelaskan kronologi peristiwa G30S PKI menurut versi Orde Baru.

Berikut beberapa cerita singkat peristiwa G30S PKI versi Orba dan kronologi G30S:

1. Penculikan Jenderal Ahmad Yani

Pasukan yang bertugas menculik AhmadYani dipimpin Mukidjan. Ia berangkat dari Lubang Buaya pukul 03.00 pada 1 Oktober 1965 menuju Jalan Latuharhary 6 Jakarta.

2. Penculikan Mayjen Soeprapto

Pasukan yang bertugas menculik Mayjen TNI Soeprapto dipimpin Serda Sulaiman yang berangkat dari Lubang Buaya pukul 03.00 pada 1 Oktober 1965 menuju Jalan Besuki 19 Jakarta. Dalih penjemputan adalah Mayjen TNI Soeprapto diperintah menghadap presiden.

3. Penculikan Mayjen S. Parman

Pasukan yang bertugas menculik Mayjen TNI S. Parman dipimpin Serma Satar. Ia berangkat dari Lubang Buaya pukul 03.00 pada 1 Oktober 1965 menuju Jalan Syamsurizal 32, Jakarta.

Dalih penjemputan Mayjen TNI S. Parman adalah diperintah menghadap presiden. Istri S. Parman sempat curiga dan menanyakan surat perintah, tetapi gagal.

4. Penculikan M.T. Haryono

Pasukan yang bertugas menculik Mayjen TNI Haryono dipimpin Serma Bungkus. Mereka berangkat dari Lubang Buaya pukul 03.00 pada 1 Oktober 1965 menuju Jalan Prambanan 8, Jakarta.

Serma Bungkus memberitahukan kepada Ny. Haryono bahwa suaminya dipanggil presiden. Setelah dibangunkan sang istri, Haryono curiga sehingga tidak menanggapi panggilan.

Akan tetapi, pemberontak melepaskan tembakan sehingga pintu kamar terbuka. Sempat terjadi perlawanan dari Haryono, tetapi kemudian ia terjatuh dan ditusuk beberapa kali dengan sangkur sampai akhirnya diseret menuju truk untuk dibawa menuju Lubang Buaya.

5. Penculikan D.I. Panjaitan

Pasukan yang bertugas menculik Brigadir Jenderal D.I Panjaitan dipimpin Serda Sukardjo. Pasukan ini berangkat dari Lubang Buaya pada 1 Oktober 1965 pukul 03.00 ke kediaman Jenderal D.I Panjaitan di Jalan Hasanudin 53 Jakarta.

Jenderal D.I Panjaitan mulanya tidak mau keluar rumah. Setelah diancam seluruh rumah akan dibunuh, beliau akhirnya keluar rumah menuruni tangga.

Di luar rumah, Jenderal D.I. Panjaitan memperoleh pukulan dari popor senjata hingga jatuh, kemudian ditembak peluru otomatis. Seketika itu juga Jenderal D.I Panjaitan gugur, kemudian jenazahnya dimasukan ke truk untuk dibawa ke Lubang Buaya.

6. Penculikan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo

Pasukan yang bertugas menculik Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo dipimpin Serma Surono. Pasukan tersebut berangkat dari Lubang Buang pada 1 Oktober 1965 pukul 03.00 menuju kediaman Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo di Jalan Sumenep 17, Jakarta.

Dari kamar, pasukan ini membawa secara paksa Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Dengan dalih mendapatkan panggilan presiden, Sutoyo Siswomiharjo dibawa ke Lubang Buaya.

7. Penculikan A.H. Nasution

Penculikan juga dilakukan kepada A.H. Nasution tetapi gagal setelah ia meloloskan diri dari kepungan. Akan tetapi, Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh dalam Tragedi Nasional Percobaan Kup G 30 S/PKI di Indonesia (1990) menjelaskan, putri A.H. Nasution, Ade Irma Suryani, sekaligus ajudannya, Lettu Pierre Andreas Tendean, tewas dalam peristiwa tersebut.

Selain itu, penculikan terjadi pula di Yogyakarta yang menewaskan Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono.

8. Kontroversi Kematian Para Jenderal

Sejarah peristiwa G30S 1965 versi Orba mengklaim bahwa PKI membunuh semua jenderal dan perwira tersebut, kemudian dibuang di Lubang Buaya. Akan tetapi, keterangan berbeda diungkapkan oleh Serma Bungkus, salah satu anggota Cakrabirawa, yang dikonfirmasi melalui wawancaranya bersama Ben Anderson (Jurnal Indonesia, Oktober 2004).

Menurut Bungkus, perintah penangkapan para jenderal AD itu merupakan perintah atasan langsung sehingga tidak ada sangkut-pautnya dengan PKI. Sebab, sejumlah pimpinan AD tersebut termasuk dalam Dewan Jenderal yang menurut isu bakal melakukan kudeta terhadap Presiden Sukarno.

Perintah itu datang dari Letkol Untung. Hal itu sampai ke telinganya dan anggota Cakrabirawa lain melalui Doel Arif.

Dalam kesaksiannya, Bungkus menerangkan:

"Pak Doel Arif mengatakan, 'Komandan Batalion kita, Untung, memberikan perintah tugas menangani keberangkatan Cakrabirawa untuk sebuah misi. Ada sekelompok jenderal yang membentuk Dewan Jenderal dan akan melakukan pemberontakan terhadap Sukarno. Misi kita adalah menggagalkan itu,'" ujarnya.

Kendati prosesnya ada beberapa jenderal yang mati di tempat, anggota Dewan Jenderal lainnya bisa dibawa ke markas dalam kondisi masih hidup. Pihak yang meninggal hanya Ahmad Yani dan Panjaitan.

"Sejauh yang saya ingat, saya tahu [apa yang terjadi sesudah penangkapan itu]. Wong, hanya dua yang meninggal, Pak Yani dan Pak Panjaitan. Sisanya masih hidup. Bahkan, M.T. Haryono masih hidup. Yang lain seperti Pak Sutoyo [dan] Pak S. Parman masih hidup tanpa goresan sedikit pun."

Bungkus baru melihat kematian para jenderal yang lain pada pagi hari sekitar pukul sembilan. Mereka, menurut Bungkus, memperoleh tembakan dari anggota militer yang lain.

Dampak Peristiwa G30S

Bagaimana dampak G30S? Setelah peristiwa, penumpasan G30S 1965 berlangsung atas komando Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) sejak 1 Oktober 1965.

Sehari setelahnya, Soeharto memperoleh panggilan dari Presiden Sukarno ke Istana Bogor. Ia mendapatkan tugas untuk melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban yang berkaitan peristiwa G30S.

Pada 3 Oktober 1965, muncul pengumuman terkait pembentukan Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) di bawah pimpinan Soeharto. Tugasnya adalah memulihkan keamanan dengan jalan operasi militer, operasi mental, dan operasi politik.

Pembentukan ini termuat di dalam Keppres/Pangti ABRI/Koti Nomor 142/Koti/1965 tanggal 1 November 1965, Nomor 162/Koti/1965 tanggal 12 November 1965, dan Nomor 179/Koti/1965 tanggal 6 Desember 1965.

Tidak hanya G30S, puncak aksi memberantas dan penumpasan PKI terjadi setelah dikeluarkan Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) untuk membubarkan dan melarang organisasi kiri tersebut. Tindak lanjut berlangsung di seluruh bagian yang terkait, mulai dari daerah hingga nasional.

Pimpinan PKI, D.N. Aidit tertangkap dalam suatu operasi militer di Surakarta. Setelah itu, Aidit rencananya bakal dibawa ke Semarang untuk menuju markas Kodam Diponegoro.

Akan tetapi, jasad D.N. Aidit tidak pernah sampai ke Semarang. Pemimpin PKI ini terkena eksekusi mati tanpa diadili, bahkan tempat dikebumikannya D.N. Aidit belum pernah ditemukan hingga sekarang.

Temukan berbagai artikel mengenai G30S PKI melalui tautan berikut:

Kumpulan Artikel G30S