tirto.id - Pemerintah akan memberikan bantuan beras hingga telur ayam kepada masyarakat yang masuk ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) selama tiga bulan. Bantuan ini diberikan sebagai langkah antisipatif untuk mengendalikan inflasi selama bulan Ramadan dan Idulfitri 2023.
"Akan diberikan untuk tiga bulan terutama kepada desil yang mendapatkan PKH dan bantuan pangan non tunai. Nah, ini diharapkan dalam 3 bulan ini bisa berjalan,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam pernyataannya, dikutip Senin (6/3/2023).
Airlangga menuturkan ketika memasuki periode bulan Ramadan dan Idulfitri 2023 polanya akan terjadi peningkatan harga pada pangan dan aneka tarif angkutan. Karena itu, pemerintah mengambil langkah-langkah antisipatif untuk mengendalikan inflasi tersebut.
“Pertama, melakukan pemantauan harga kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, cabai, bawang, daging dan telur ayam ras, dan daging sapi," katanya.
Pemerintah dan Bank Indonesia melalui TPIP dan TPID juga akan terus mendorong sinergi dan kerja sama agar inflasi tetap dalam sasaran 2023 dan ini merupakan momentum untuk pemulihan ekonomi nasional. Inflasi yang terjaga diharapkan menjadi pondasi yang kuat untuk perekonomian di 2023 dan 2024.
“Dan terakhir tentu dukungan dari para bankir dalam bentuk moral suasion. Dalam arti kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Bank Indonesia untuk diterapkan di lapangan, agar pengelolaan ekspektasi masyarakat ini bisa terjaga.
Sedangkan terkait dengan ketersediaan pasokan maupun juga dengan pembelanjaan diharapkan bisa dilakukan secara bijaksana. Sehingga tidak terjadi overbuying akibat misinformasi.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan menjamin stok pangan jelang Ramadan 2023 aman dan harga terkendali. Hal ini sudah disiasati oleh Kemendag dengan menyiapkan beberapa strategi untuk menekan harga pangan supaya tidak terlalu tinggi saat Ramadan dan lebaran atau Idulfitri.
“Kami kerja sama dengan gubernur, bupati, wali kota, bahkan dipimpin langsung mendagri untuk memantau inflasi tiap minggu,” kata Menteri Perdagangan, Zulkifili Hasan dalam Raker Kementerian Perdagangan 2023 yang dipantau secara daring, Rabu (1/3/2023).
Pria yang akrab disapa Zulhas ini menuturkan, ia ingin setiap daerah diwajibkan memiliki anggaran cadangan sebanyak 2% dari total anggaran daerah yang bisa digunakan sebagai opsi pengeluaran tidak terduga. Fungsi anggaran tersebut nantinya akan digunakan sebagai subsidi ongkos untuk kirim bahan pangan. Jika ada komoditas tertentu di wilayah tersebut yang harganya melambung tinggi.
“Misalnya bawang dari Padang datang ke Lampung ongkosnya bisa dibayar, atau telur dari Jawa datang ke Lampung, itu ongkosnya diganti oleh pemerintah, sehingga harga bisa turun lagi," tutur Zulhas.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
