23 Januari 2015

Raja Abdullah dan Reformasi Arab Saudi yang Cuma Retorika

Raja Abdullah. tirto.id/Nauval
Oleh: Faisal Irfani - 23 Januari 2020
Dibaca Normal 3 menit
Raja Abdullah berkuasa dengan segala upaya reformasi di Arab Saudi. Sayang, reformasi itu tak berjalan mulus.
Sebelum Mohammad bin Salman mengumbar segala retorika tentang reformasi di Arab Saudi, Raja Abdullah telah lebih dulu melakukan hal serupa. Sejak pertama kali naik takhta, Abdullah gencar menyerukan serangkaian perubahan: Islam yang inklusif, kesetaraan perempuan, sampai pemberantasan korupsi.

Namun upaya tersebut tak semudah membalik telapak tangan. Perlawanan muncul dari segala lini dari ulama garis keras hingga anggota kerajaan. Mereka menganggap perubahan yang diwacanakan Abdullah hanya akan membawa Saudi ke jurang kemunduran.

Walhasil, alih-alih terealisasi, janji Abdullah untuk merombak Saudi hanya tinggal janji sampai ia meninggal pada 23 Januari 2015, tepat hari ini lima tahun lalu.


Warisan Kompleks

Abdullah merupakan putra ke-10 dari Raja Abdul Aziz Al Saud, pendiri Kerajaan Saudi. Ia menjadi raja pada 2005, menggantikan Raja Fahd, di usia 81 tahun. Suksesi Abdullah—sama seperti suksesi raja-raja sebelumnya—adalah imbas dari strategi sang ayah untuk mempertahankan hegemoni kerajaan. Ibu Abdullah, Fahda binti Asi al-Shuraim, merupakan janda Saud bin Rashid, penguasa emirat sebelum Kerajaan Saudi. Ketika Saud digulingkan, Abdul Aziz lalu menikahi Fahda.

Pada 1962 Abdullah memperoleh posisi permanen di kerajaan. Ia menjabat komandan Garda Nasional yang bertugas melindungi kerajaan. Perlahan kariernya di pemerintahan naik. Dalam rentang 1970-an sampai 1980-an, misalnya, ia diangkat sebagai deputi perdana menteri sampai akhirnya terpilih sebagai putra mahkota di bawah rezim Fahd (1982-2005).

Tanggung jawab besar datang ke pundak Abdullah pada 1995 kala ia menjadi penguasa de facto Kerajaan Saudi, setelah Fahd mengalami stroke berkepanjangan. Laporan Guardian menyebut bahwa saat Abdullah memerintah, Saudi tengah limbung. Pertarungan ideologis antara kelompok moderat dan konservatif, kekerasan sektarian, serangan terorisme, hingga pengangguran adalah masalah-masalah yang mesti dihadapi pemerintahan Abdullah.

Tapi hal itu tak bikin Abdullah mengendurkan langkah. Wacana reformasi sosial dan ekonomi pun dilontarkan tak lama usai ia naik takhta menggantikan Fahd pada 2005. Abdullah, ambil contoh, sebagaimana diwartakan Al Jazeera, menunjuk 30 perempuan untuk menempati Majlis al-Shura—dewan penasihat kerajaan.

Langkah ini adalah gebrakan yang fenomenal mengingat perempuan selalu termarginalkan di lanskap sosial-politik Saudi. Dengan penunjukan tersebut, Abdullah seperti ingin menegaskan kepada khalayak bahwa Saudi bisa menjunjung tinggi hak maupun partisipasi perempuan.

Kemudian, pada 2009, Abdullah meresmikan institusi pendidikan bernama King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) yang dibangun dengan biaya sekitar 10 miliar dolar. Di saat bersamaan, Abdullah juga menyediakan beasiswa bagi anak-anak muda Saudi yang ingin belajar ke luar negeri. Tak itu saja, Abdullah turut merombak kurikulum di mana doktrin-doktrin non-Wahabi dapat diajarkan di setiap sekolah.

Sedangkan dari segi ekonomi, Abdullah menggelontorkan ratusan miliar riyal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Saudi dengan, di antaranya, memberi kompensasi kepada mereka yang tengah mencari pekerjaan sampai menaikkan gaji semua pegawai negeri. Di luar itu, Abdullah juga mendorong swasta agar lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan.


Diserang dan Terjebak

Tentu ada penolakan yang muncul ketika Abdullah tengah berupaya merombak Saudi. Para ulama konservatif, misalnya, menentang keras kebijakan Abdullah yang menyediakan ruang partisipasi bagi perempuan. Mereka menilai apa yang dilakukan Abdullah—dengan melebur batasan antara laki-laki dan perempuan di universitas—telah “melanggar ajaran kitab suci.”

Selain itu para ulama konservatif juga menentang bagaimana Abdullah memperbolehkan doktrin non-Wahabi diajarkan di setiap sekolah. Menurut mereka, pengajaran doktrin tersebut dapat memperbesar peluang munculnya paham radikalisme.

Ulama konservatif memang menjadi tantangan bagi para penguasa Saudi yang menginginkan perubahan. Sejak Kerajaan Saudi didirikan pada 1932, kelompok ulama memperoleh kewenangan besar untuk mengatur urusan keagamaan. Mereka menjadi pihak yang memegang kontrol penuh dan menjaga puritanisme Islam tetap berlaku. Ketika ada kebijakan yang mengusik kewenangan mereka, maka para ulama ini tak segan untuk menentang.

Kendati Abdullah mendorong emansipasi perempuan dengan melibatkan mereka dalam urusan politik, perempuan tetap saja mengalami diskriminasi sebab sistem perwalian masih diberlakukan. Di bawah sistem perwalian, tulis Alastair Sloan dalam “Saudi Arabia’s King Abdullah: A Missed Opportunity for Reform?” yang terbit di Middle East Eye (2015), perempuan dilarang bepergian sendiri, menjalankan bisnis, atau melakukan prosedur medis tertentu tanpa izin dari wali laki-laki mereka.

Reformasi Abdullah nyatanya juga tak membuat persoalan penegakan HAM di Saudi menjadi lebih baik. Abdullah, catat Human Rights Watch, dipandang gagal menjamin hak-hak dasar masyarakat Saudi—berekspresi, berserikat, dan berkumpul.

Penangkapan sewenang-wenang tanpa proses pengadilan yang proporsional menjadi pemandangan yang jamak dijumpai. Mereka yang ditangkap adalah orang-orang yang kritis terhadap pemerintah dan kebobrokan kerajaan. Biasanya, warga sipil yang kritis dijerat pasal pencemaran nama baik maupun ujaran kebencian yang termuat dalam undang-undang siber. Hukumannya bisa lebih dari 10 tahun.



Itu baru dari ranah daring. Rezim Abdullah juga tak ragu untuk memberedel media yang mencoba mengkritik kebijakan pemerintah sampai ulama, di samping menangkapi aktivis pro-reformasi dan HAM yang getol menyerukan pembaharuan.

Kelompok Syiah juga menjadi pihak yang kena imbasnya. Mereka terus menghadapi diskriminasi secara sistematis, membuat akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan urusan keagamaan tertutup rapat. Protes pernah diluncurkan guna mengakhiri diskriminasi tersebut. Sayang, pihak berwenang malah menghentikan aksi tersebut dan menangkapi mereka.

“Raja Abdullah berkuasa dengan segala rencana reformasi yang menjanjikan. Tapi, agendanya jauh dari kata tercapai, terutama dari sisi pemenuhan hak-hak dasar warga negara Saudi,” kata Joe Stork, Wakil Direktur HRW Timur Tengah.

Bukan kali ini saja Abdullah bermasalah dengan pelanggaran HAM. Pasca-9/11, sekitar 10 ribu orang telah ditangkap atas tuduhan terorisme. Banyak di antara mereka diringkus tanpa bukti yang kuat. Setelah ditangkap, mereka diwajibkan mengikuti program deradikalisasi. Ada yang dilakukan dengan cara “lunak,” ada pula yang ditanggapi dengan “keras.”

Celakanya, tujuan deradikalisasi tersebut banyak yang berujung senjata makan tuan. Setelah bebas, mereka justru bergabung dengan kelompok militan yang berafiliasi kepada Al-Qaeda dan melancarkan teror di kawasan Semenanjung Arab.

Lima tahun usai kepergian Abdullah, Saudi dipimpin Putra Mahkota bernama Mohammed bin Salman. Sama seperti Abdullah, MbS—demikian ia kerap dipanggil—juga menyerukan langkah reformasi sosial dan ekonomi yang dibungkus dalam wujud “Visi 2030.” Dan sama seperti Abdullah, reformasi tersebut tak menyentuh akar permasalahan khas negara-negara konservatif sekaligus monarki absolut: pemenuhan terhadap HAM yang adil.

Baca juga artikel terkait ARAB SAUDI atau tulisan menarik lainnya Faisal Irfani
(tirto.id - Politik)

Penulis: Faisal Irfani
Editor: Ivan Aulia Ahsan
DarkLight