tirto.id - Pemerintah Qatar mengecam upaya kudeta militer di Turki seraya mengatakan akan mendukung seluruh langkah hukum yang diambil oleh pemerintah untuk mengembalikan stabilitas negara tersebut. Sementara itu, Pemerintah Bulgaria mengatakan mereka berharap permasalahan yang melingkupi kudeta tersebut dapat segera diselesaikan secara hukum dan demokratis.
"Pemerintah Qatar mengecam tegas percobaan kudeta militer, aksi pelanggaran hukum dan ancaman terhadap legitimasi undang-undang di Republik Turki," kata Menteri Luar Negeri Qatar seperti dikutip kantor berita QNA, Sabtu (16/7/2016).
Negara teluk cukup makmur yang merupakan sekutu penting Turki itu mengatakan bahwa kekerasan mesti dilawan, legitimasi atas undang-undang negara perlu dijaga, dan kehendak rakyat harus dihormati.
Pada April lalu, Turki sempat mendirikan pangkalan militer di Qatar sesuai dengan kesepakatan pertahanan yang menguatkan hubungan kedua negara teluk itu di tengah situasi politik yang kurang stabil, mengingat pengaruh Amerika Serikat di kawasan tersebut tampak kian pudar.
Kedua negara yang cukup maju ekonominya itu merupakan pendukung persaudaraan Muslim di Mesir, juga para pemberontak, oposisi Presiden Suriah, Bashar al-Assad, yang dianggap menyebarkan pengaruh Iran di kawasan tersebut.
Qatar, salah satu negara makmur dunia, merupakan negara yang dijadikan lokasi pangkalan udara terbesar AS di Timur Tengah. Pangkalan udara Al Udeid dikabarkan menampung sekitar sepuluh ribu tentara.
Sementara itu, Bulgaria, salah satu negara tetangga Turki, mengklaim mengikuti perkembangan di negara tersebut dan menyampaikan keprihatinan serta harapannya agar situasi diselesaikan secara demokratis dan sesuai dengan hukum.
Perdana Menteri Bulgaria Boiko Borisov mengatakan bahwa Negara Balkan itu telah meningkatkan penjagaan sepanjang perbatasan dengan Turki pasca insiden percobaan kudeta.
Turki telah menutup perbatasannya dengan Bulgaria, sehingga menteri luar negeri memohon agar warganya membatalkan rencana perjalanan ke Turki.
"Kami cukup prihatin mengikuti situasi yang tengah terjadi di negara tetangga," kata Borisov dalam pertemuan darurat dengan menteri pertahanan dan luar negeri, juga para petugas keamanan dan intelijen.
"Mari berharap situasi di sana diatasi dengan langkah yang demokratis dan sesuai hukum. Ada banyak cara mengakhiri suatu kekuasaan, dan di dunia yang demokratis, hal itu dilakukan melalui pemilihan umum," ungkapnya.
Menteri Luar Negeri Bulgaria Daniel Mitov telah berbicara dengan mitranya di Turki, dan sejumlah kontak dibuat melalui jalur khusus, tambah Borisov. Meski demikian, perbatasan di Bulgaria menuju Turki tetap dibuka.
Seorang saksi mengatakan pada saluran televisi nasional, BTV, bahwa akses masuk di perbatasan Kapikule menuju Turki tetap diizinkan, tetapi tak berlaku untuk arah sebaliknya.
Alhasil, sejumlah mobil dengan warga Bulgaria masih tertahan di wilayah Turki.
Bulgaria telah membuat pagar di sepanjang perbatasannya dengan Turki guna membatasi masuknya para migran ilegal yang melarikan diri akibat konflik di Suriah, Irak, dan Afghanistan.
"Perbatasan dari Turki ditutup. Kami telah meningkatkan penjagaan dengan mengerahkan petugas keamanan perbatasan, dan sejumlah unit tentara," kata Borisov.
Penulis: Ign. L. Adhi Bhaskara
Editor: Ign. L. Adhi Bhaskara
