Indeks Zona Tarif Ojek Online

Ketentuan terkait penyesuaian tarif ojek daring (online) akan ditetapkan oleh Gubernur di masing-masing wilayah.

Di tengah kenaikan tarif ojek online, masyarakat perlu cermat ketika melakukan mobilitas.

Kementerian Perhubungan resmi menetapkan tarif baru untuk ojek online (Ojol) dan mulai belaku pada Sabtu (10/9/2022).

Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugianto menjelaskan, perhitungan jasa dilakukan atas dasar beberapa komponen.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati menuturkan keputusan penundaan kenaikan tarif ojek online diambil karena melihat kondisi di masyarakat.

Tarif ojek online yang baru rencananya akan dilakukan mulau 29 Agustus 2022.

Peraturan ini nantinya akan menjadi pedoman sementara bagi penetapan batas tarif atas dan tarif bawah ojek online.

Per 2 September 2019 pukul 00.00 WIB, tarif ojol akan berlaku di seluruh kota operasional Grab dan Go-Jek.

Tarif ojek online akan mengalami kenaikan di 88 kota wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali pada 9 Agustus besok.

Tarif ojol baru yang semula berlaku pada 5 kota akan diperluas menjadi 20 kota di Pulau Jawa.

Sebagian konsumen khawatir larangan diskon akan membuat tarif ojek online melambung.

Go-Jek berharap, keputusan Kemenhub mempertimbangkan sisi pendapatan mitra, konsumen, dan keberlangsungan industri.

Menhub Budi Karyadi menegaskan, tarif ojek online yang disampaikan pihaknya merupakan usulan dari pengemudi ojol.

Ketua Garda Igun Wicaksono menjelaskan, Kemenhub akan melakukan pengaturan diskon tarif ojol untuk mencegah perang harga yang dapat mematikan kompetitor atau predatory pricing.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi mengatakan dari hasil uji coba itu, Kemenhub akan mengevaluasinya melalui sebuah survei.

Go-Jek pada Sabtu (4/5/2019) telah mengembalikan tarif ojek online (ojol) ke harga semula karena penetapan tarif batas atas bawah dari Kemenhub masih uji coba.

Presidium Garda mengatakan pemberlakuan tarif ojek online sesuai Kepmenhub 348/2019 masih direspons dengan kurang puas bagi sebagian pengemudi.

Aturan mengenai tarif ojol ini mengacu pada amanat Pasal 11 ayat 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat pada awal Maret 2019.

YLKI meminta regulasi dan kenaikan tarif ojek online harus bisa menjamin adanya peningkatan pelayanan, khususnya dari aspek keamanan dan keselamatan.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi akan berkomunikasi dengan DPR RI untuk mencari solusi jangka panjang. Saat ini baru permenhub saja sebagai solusi sementara.