Indeks Wapres Jusuf Kalla

Wakil Presiden Jusuf Kalla menghelat nobar di rumah dinasnya di Menteng, Jakarta Pusat. JK juga mengundang sekitar dua puluh awak media koresponden Istana dan wartawan nasional untuk ikut memantau hitung cepat Pilkada 2017.

Wakil Presiden Jusuf Kalla akan memilih calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta di TPS Brawijaya Jakarta Selatan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyesalkan demonstrasi mahasiswa di halaman kediaman SBY dan menilai isu yang diusung di aksi masa itu tak relevan. 

Perusahaan-perusahaan besar diharapakan dapat ikut berperan dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui program pemberdayaan masyarakat dengan tujuan akhir memperkecil kesenjangan ekonomi nasional.

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengusulkan agar jalur kereta semi cepat jurusan Jakarta-Surabaya menggunakan teknologi Corrugated Mortarbusa Pusjatan (CMP) karena dapat memangkas anggaran sekitar 30 persen.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan, pasien yang terjangkit antraks harus ditangani dengan baik dan diperlukan operasi khusus untuk menangani penyakit tersebut.

Moratorium UN belum mendapatkan persetujuan. Wapres Jusuf Kalla menilai, UN harus tetap diselenggarakan untuk menumbuhkan semangat bersaing siswa-siswa di seluruh Indonesia.

Jusuf Kalla mengatakan, kasus Ahok akan segera ditangani oleh pihak pengadilan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Kepolisian daerah Bali memperketat pengamanan jelang diselenggarakannya Sidang Interpol di Nusa Dua, Bali. Dihelat pada 7 hingga 10 November, Wapres Jusuf Kalla dijadwalkan akan membuka sidang tersebut.

Wapres Jusuf Kalla dalam sambutan Sidang Umum Interpol hari ini menekankan pentingnya kerja sama antaranggota Interpol. Hal itu dapat menjamin ketenteraman dan perdamaian dunia.

Dalam sambutannya sebelum memulai pidato penutupan PON 2016, Jusuf Kalla memimpin doa untuk para korban bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Jawa Barat dan daerah-daerah lainnya.

Selain menghadirkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) yang akan menyerahkan bendera PON kepada Gubernur Papua Lukas Enembe, PON 2016 akan ditutup secara resmi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla.

Survei CSIS menunjukkan persepsi publik terkait kinerja pemerintah di bidang hukum mengalami kenaikan menjadi 62,1 persen. Namun, hasil survei ini tidak berbanding lurus dengan dukungan pemerintah terkait anggaran penegakan hukum di APBN, serta upaya pemerintah merevisi PP Nomor 99/2012 yang mengundang pro dan kontra karena dinilai akan membuat koruptor mudah mendapatkan remisi.

JK meminta pengembangan energi panas bumi (geothermal) menjadi prioritas karena ke depan komposisi energi terbarukan harus mencapai 25 persen.

Universitas Islam Internasional Indonesia diniatkan menjadi kontribusi besar Indonesia untuk peradaban. Menurut Presiden, Indonesia ini kan negara yang mayoritas muslim, masak tidak punya pusat kajian Islam bertaraf internasional? Negara lain saja punya, kok. Malaysia punya, Pakistan, Singapura. Mengapa kita tidak?

Program perpanjangan jam sekolah atau full day school yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mendapat respons positif dari Wapres Jusuf Kalla.

Wapres Jusuf Kalla menginginkan masjid bisa menjadi benteng bagi masyarakat sehingga terhindar dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang atau radikalisme.

Presiden Jokowi menegaskan, tantangan perekonomian global yang melambat dan penuh kompetisi harus diatasi dengan penguatan perekonomian nasional. Menurut Jokowi, masalah yang harus dipercepat penyelesaiannya adalah kesenjangan kaya-miskin yang terjadi antarwilayah.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan jika kemajuan teknologi sudah saatnya diterapkan dalam mengelola kepemerintahan di Indonesia, oleh karena itu, memasukkan konsep smart city kedalam kurikulum dinilai sebagai langkah yang tepat.

Pemerintah Indonesia dan pihak pengusaha selama ini bersikap terlalu toleran dan permisif dalam upaya membebaskan sandera WNI, yang dalam satu tahun terakhir beruntun terjadi di perairan Filipina dan Malaysia. Wapres Jusuf Kalla tak memungkiri bahwa setiap upaya pembebasan sandera WNI pasti penuh risiko.