Indeks Wakil Ketua Dpr

Wakil Ketua DPR nonaktif Taufik Kurniawan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, pada hari ini, dengan tangan diborgol. 

"Ya untuk menjaga marwah DPR itu sendiri."

Pemerintah sempat mengumumkan kenaikan harga premium, namun sejam kemudian pemerintah kembali mencabut pernyataan itu.

KPK memanggil Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, pada hari ini. Taufik mengklaim KPK hanya meminta keterangan dirinya soal mekanisme pembahasan APBN.

Utut berterima kasih kepada Megawati yang telah memberinya kesempatan menjadi pimpinan DPR.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan penunjukan Utut Adianto sebagai pimpinan DPR karena pengalaman dan kinerjanya sebagai kader PDIP dan Ketua Fraksi PDIP di DPR.

Fahri Hamzah meminta agar pemuda Indonesia memiliki pemikiran kritis jelang dimulainya tahapan pemilu 2019.

Menurut Taufik Kurniawan setiap orang di negara ini juga berhak untuk melaporkan ke kepolisian apabila merasa nama baiknya dicemarkan oleh individu atau kelompok tertentu.

PKS kalah dari Fahri Hamzah dalam banding yang diajukan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

"Kemungkinan semuanya, surat PKS termasuk penentuan daripada Ketua DPR dari F-Golkar juga akan ditentukan setelah reses," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.

F-PKS menyatakan posisi wakil ketua DPR diberikan kepada anggota F-PKS Ledia Hanifa.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengklaim kewenangan anggaran yang dimiliki oleh lembaganya bukan pemicu praktik korupsi.

Kedatangan Fahri Hamzah ke Manado ditolak oleh berbagai elemen masyarakat yang telah menunggu di Bandara Sam Ratulangi maupun Kantor Gubernur Sulawesi Utara.

Meskipun telah dipecat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan bakal dicopot dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun Fahri Hamzah tetap menghadiri Sidang Paripurna ke-24 DPR. Padahal, pihak PKS sudah mengirimkan surat keputusan terkait pencopotan Fahri Hamzah dari posisi Wakil Ketua DPR kepada pimpinan parlemen.

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang digelar pada Selasa  telah menghasilkan susunan dan keanggotan Panitia Khusus (Pansus) revisi Undang-Undang (UU) Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) berencana merotasi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di parlemen. Kebijakan ini dilakukan menyusul pencopotan Fahri Hamzah dari jabatan Wakil Ketua DPR seiring pemecatan politikus asal Sumbawa itu dari semua jenjang kepartaian PKS.

Sosok Ledia Hanifa Amaliah memang belum sepopuler Fahri Hamzah. Namun, perempuan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini dinilai layak menggantikan Fahri Hamzah yang bakal segera dicopot dari posisinya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menyatakan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berhak mencopot Fahri Hamzah dari parlemen, termasuk mengganti posisinya sebagai Wakil Ketua DPR dengan kader PKS lainnya.

Fahri Hamzah tampaknya tidak mau menyerah begitu saja setelah dipecat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Politisi asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), ini ogah melepas posisinya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).