tirto.id - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menilai sikap pemerintah yang menaikkan lalu menurunkan lagi harga premium dalam waktu singkat menunjukkan bahwa pemerintahan saat ini tak punya ketegasan dalam mengambil sikap.
"Orang menaikkan harga, kayak orang menaikkan harga gorengan atau pecel lele kalau kayak begini," kata Fahri, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/10/2018).
Menurut Fahri, pemerintah sebagai pemegang mandat pengambilan kebijakan strategis atas komoditi sumber daya alam sesuai amanat Pasal 33 UUD 45', seharusnya bisa lebih tegas dalam menentukan harga bahan bakar agar tidak merugikan masyarakat.
Fahri pun menilai ketidakjelasan kenaikan harga BBM ini menguatkan dugaan bahwa pemerintah memang tidak mau terbuka soal kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat, seperti halnya saat tarif dasar listrik naik tanpa pengumuman jelas.
"Gejala ini menakutkan menurut saya," kata Fahri.
Meskipun premium sudah tidak lagi disubsidi negara, menurut Fahri, pemerintah tetap harus terbuka kepada publik ketika ingin menaikkan harganya.
"Itu tunduk kepada strategi komoditi. Tunduk kepada pasal 33. Dia tetap, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Harganya tinggi ya berarti rakyat semakin tidak sejahtera," kata Fahri.
Hari ini, Rabu (10/10/2018), sekitar pukul 17.00 WIB Menteri ESDM, Ignasius Jonan mengumumkan kenaikan harga BBM Premium menjadi Rp 7.000 per liter.
Namun, sejam kemudian Jonan telah membatalkannya lagi. Ia berdalih pembatalan tersebut atas perintah Presiden Jokowi dan 2.500 SPBU Pertamina belum siap.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Alexander Haryanto
