Indeks Uu Kpk

DPR mengesahkan Revisi UU KPK dalam Rapat Paripurna, Selasa (16/9/2019).

Perbedaan isi UU No. 30/2002 (revisi UU KPK) sebelum direvisi dan setelah revisi.

Dewan Pengawas KPK, kata Jokowi, dibutuhkan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan.

Pemerintah menyampaikan 3 pandangan yang harus direvisi yaitu masalah Dewan Pengawas KPK, lalu penyelidik, penyidik, dan pegawai independen dan pembentukan wadah ASN, serta independensi penindakan KPK.

Malam-malam, pemerintah membahas revisi UU KPK bersama Baleg DPR di samping masa seleksi Capim KPK.

KPK juga mengirim surat agar Presiden tak kirim supres ke DPR agar pembahasan revisi UU KPK tak berlanjut.

Penyadapan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup serta harus atas izin tertulis dari Dewan Pengawas KPK dinilai akan terjadi conflict of interest.

Mahfud menilai anggota DPR RI periode 2014-2019 tak punya cukup waktu untuk membahas revisi UU KPK secara cermat.

Terdapat 235 dosen UGM yang telah mencantumkan namanya dalam petisi penolakan revisi UU KPK usulan DPR RI.

UII juga akan mengirimkan surat dan kajian terkait bahaya revisi UU KPK kepada pemerintah dan DPR.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pelemahan kelembagaan KPK belakangan ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis.

Komisioner KPK menilai penambahan anggaran KPK lebih dibutuhkan ketimbang revisi UU KPK 

Penutupan logo KPK ini merupakan simbol penolakan dari revisi isi UU KPK usai pemberian surat kepada Presiden Jokowi agar tak menandatangani perubahan undang-undang.

Sejumlah Pegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa menolak revisi UU KPK di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Mantan Plt Ketua KPK membantah pernah mengusulkan revisi Undang-Undang 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Para inisiator revisi UU KPK dari partai pendukung pemerintah. Pengamat menyebut ada "kepentingan tertentu" di balik itu.

KPK memandang, ketimbang merevisi UU KPK, sebaiknya pemerintah dan DPR memperbaiki UU Tipikor.

Fahri Hamzah dan Arsul Sani mengklaim pimpinan KPK pernah mengusulkan revisi UU KPK.

Revisi UU KPK yang diusulkan oleh DPR RI mendapat penolakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Setidaknya ada sembilan poin dalam isi revisi UU KPK yang dinilai bermasalah.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut pemerintah sebagai pembohong lantaran meloloskan rencana revisi Undang-Undang KPK. Selama ini, kata dia, pemerintah selalu sesumbar akan memperkuat lembaga anti rasuah, tapi yang dilakukan justru sebaliknya.