Indeks Uu Kpk

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pelemahan kelembagaan KPK belakangan ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis.

Komisioner KPK menilai penambahan anggaran KPK lebih dibutuhkan ketimbang revisi UU KPK 

Penutupan logo KPK ini merupakan simbol penolakan dari revisi isi UU KPK usai pemberian surat kepada Presiden Jokowi agar tak menandatangani perubahan undang-undang.

Mantan Plt Ketua KPK membantah pernah mengusulkan revisi Undang-Undang 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sejumlah Pegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa menolak revisi UU KPK di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Para inisiator revisi UU KPK dari partai pendukung pemerintah. Pengamat menyebut ada "kepentingan tertentu" di balik itu.

KPK memandang, ketimbang merevisi UU KPK, sebaiknya pemerintah dan DPR memperbaiki UU Tipikor.

Fahri Hamzah dan Arsul Sani mengklaim pimpinan KPK pernah mengusulkan revisi UU KPK.

Revisi UU KPK yang diusulkan oleh DPR RI mendapat penolakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Setidaknya ada sembilan poin dalam isi revisi UU KPK yang dinilai bermasalah.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut pemerintah sebagai pembohong lantaran meloloskan rencana revisi Undang-Undang KPK. Selama ini, kata dia, pemerintah selalu sesumbar akan memperkuat lembaga anti rasuah, tapi yang dilakukan justru sebaliknya.

DPR tegaskan usulan KPK bisa menerbitkan SP3 bukan lah upaya melemahkan, tetapi untuk memberikan kepastian hukum.

KPK merasa tidak pernah mengetahui dan tidak dilibatkan dalam rencana revisi UU KPK.

Baleg menargetkan revisi Undang-undang KPK rampung dalam waktu tiga pekan.

Wakil Ketua DPR III Desmond J Mahesa mengkritik sikap KPK yang menolak revisi UU KPK karena hanya pelaksana undang-undang.

Dalam sidang 20 menit, DPR sepakat mengusulkan Revisi UU 20 Tahun 2002 tentang KPK

Politikus PPP Arsul Sani menyebutkan, revisi UU KPK hampir sama dengan merevisi hadis karena ditemukan banyak tantangan.

"Kan enggak enak harus melantik di LP [lapas]."

KPK menilai ketentuan mengenai mekanisme pemeriksaan anggota DPR oleh aparat penegak hukum dalam UU MD3, yang baru disahkan, melanggar prinsip equality before the law.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mencermati pasal karet pencemaran nama baik dalam revisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena sudah memakan banyak korban.

Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk menunda pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK.