Indeks Uu Kpk Baru

Revisi UU KPK dan pengangkatan Firli menjadi dua momentum yang mengubah wajah KPK.

Jubir Jokowi Dini Purwono mengklaim PP No. 41/2020 soal perubahan status pegawai KPK menjadi ASN tidak berupaya melemahkan KPK.

Lewat perangkat teknologi, izin penggeledahan bisa diberikan oleh Dewas KPK secara cepat tanpa tatap muka.

Penggeledahan terkait kasus suap komisioner KPU tertunda lantaran penyidik mesti mendapat izin dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Ketiga perpres itu mengatur tentang Dewan Pengawas, susunan organisasi, dan status kepegawaian KPK.

Draf Perpres KPK dinilai bermasalah lantaran mengatur pimpinan KPK juga menjadi sebagai penyidik dan penuntut umum.

Wadah Pedawai berharap Dewan Pengawas KPK yang akan dilantik Presiden Jokowi, Jumat, 20 Desember memiliki rekam jejak dan integritas seperti Artidjo dan Albertina Ho.

Meski Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, KPK kini akan tetap bekerja dengan menjaga nilai lembaga antirasuah meski dilemahkan.

Dewan Pengawas rencananya akan dilantik bersama dengan pimpinan KPK periode 2019-2023 pada 21 Desember 2019.

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tiga pimpinan KPK yang menjadi pemohon dalam uji materi UU KPK.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang merespons putusan MK yang menolak uji materi UU KPK yang baru dengan pemohon Zico Leonard dan 18 mahasiswa lainnya dari berbagai universitas.

Direktur Pusako Fery Amsari berpendapat bahwa DPR selalu menyalahkan sikap KPK dan warga terkait UU KPK.

Wadah Pegawai KPK mendukung langkah tiga pimpinan komisi antirasuah mengajukan judicial review terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi.

Salah satu bentuk dukungan 11 tokoh adalah mengajak KPK untuk mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi.

Tingkat kepercayaan publik kepada KPK menurun dari 89 persen menjadi 85,7 persen usai Pilpres 2019.

Sikap Menkopolhukam Mahfud MD seharusnya bisa memberikan dukungan kepada KPK terkait kasus-kasus besar yang ditangani, seperti Petral dan Heli AW101, lebih dari sekedar klaim.

Universitas Islam Indonesia (UII) resmi mengajukan judicial review atau pengujian yudisial Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sejak UU KPK hasil revisi berlaku, komisi antirasuah tak bisa melakukan penindakan karena Dewan Pengawas belum terbentuk.

Presiden Jokowi akan memilih kandidat Dewan Pengawas (Dewas) KPK tanpa pansel sesuai UU KPK baru. Benarkah independensi KPK tetap bisa dipertahankan?

Pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) dalam revisi UU 10/2019 tentang KPK dinilai terlalu politis.