Indeks Unjuk Rasa

Ratusan pengemudi Gocar melakukan unjuk rasa di depan kantor Go-Jek menuntut perubahan skema 25.

Militer Sudan bertanggung jawab atas bentrokan di Khartum yang menyebabkan puluhan korban jiwa.

Selain warga, aksi protes juga dilakukan oleh kalangan pebisnis.

Sejumlah massa dengan jumlah lebih dari seratusan orang mulai mendatangi kantor Bawaslu RI pada Jumat sore (24/5/2019). 

Polisi belum memutuskan sampai kapan rekayasa lalu lintas diberlakukan di jalan sekitar kantor KPU, Bawaslu RI dan MK. 

Polisi mengingatkan massa yang berunjuk rasa di depan Gedung Bawaslu agar tidak menginap dan segera pulang usai salat tarawih. 

Kuasa hukum Kivlan Zen merasa keberatan atas laporan dari seorang wiraswasta Jalaluddin terhadap kliennya yang dituduh melakukan tindakan makar, pihaknya akan melaporkan balik ke polisi.

Kedatangan Eggi Sudjana dan Kivlan Zein disambut sorak sorai massa. 

Rangkaian kawat berduri telah dipasang sepanjang Gedung KPU. Tak hanya itu saja, kawat berduri ini juga terpasang di pembatas Jalan Imam Bonjol, atau di seberang Gedung KPU.

Ratusan anggota polisi itu menuntut honor pengamanan Pemilu 2019 agar segera dibayarkan.

Massa yang terafiliasi dengan pendukung Paslon 02, Prabowo-Sandiaga berunjuk rasa di kantor Bawaslu RI untuk meminta kecurangan diusut.

Amien Rais memakai istilah people power untuk mengultimatum Pemilu 2019 jika dinilai melakukan kecurangan.

WALHI melakukan unjuk rasa  terhadap Bank of China menuntut pencabutan pendanaan proyek PLTA Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, persoalan pembakaran bendera seharusnya bisa diselesaikan lewat jalur hukum, dan tidak menggunakan kekerasan.

Kapolres Kabupaten Bekasi Kombes Candra Sukma Kumara mengatakan, massa yang tergabung dalam ormas Pemuda Pancasila tersebut ingin melakukan aksi unjuk rasa.

Ribuan pedagang kartu telepon seluler yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Celuller Indonesia (KNCI) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Rabu (9/5/2018).

Kebijakan pembatasan registrasi kartu dinilai merugikan UMKM dan menurunkan omzet pedagang kartu seluler.

Perusahaan sempat berjanji membayar pesangon paling lambat 31 Desember 2017, tapi hingga hari ini, janji itu tak juga ditepati.

MoU TNI-Polri soal Kamtibmas, salah satunya dalam hal penanganan unjuk rasa dan mogok kerja, diperpanjang.

Bentrokan ormas GMBI kontra Gibas dan PP di Kota Bekasi itu berujung pada perusakan tiga unit mobil dan belasan orang terluka.