Indeks Transfer Data Ri-as

Menurut Meutya, perjanjian dengan AS justru dirancang untuk memastikan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Nezar Patria, menjamin transfer data dari Indonesia ke AS sesuai mekanisme yang diatur dalam UU PDP.

Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan transfer data pribadi WNI ke AS tak melanggar HAM karena sesuai UU PDP dan dilakukan secara terukur.

Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mengingatkan pemerintah Indonesia agar berhati-hati dalam urusan transfer data ke AS.

Airlangga memastikan bahwa data masyarakat akan tetap aman kendati Amerika Serikat belum memiliki aturan terkait Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Airlangga sebut AS juga melihat perkembangan perjanjian IEU-CEPA, di mana Uni Eropa memberikan tarif 0 persen untuk ekspor CPO dari Indonesia.

CISSReC soroti pentingnya memastikan bahwa data pribadi warga negara Indonesia tidak hanya menjadi komoditas mentah yang dimanfaatkan pihak asing.

Pemerintah perjelas prosedur transfer data ke yuridiksi negara lain, termasuk AS, melalui aturan turunan Undang-Undang PDP.

Pengelolaan data pribadi masyarakat Indonesia oleh perusahaan AS masuk ke dalam langkah untuk menghapus hambatan perdagangan digital antara dua negara.