Indeks Tpf Munir

Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) mendesak Negara segera menuntaskan pengusutan kasus pembunuhan aktivis dan pejuang HAM, Munir Said Thalib.

KontraS mendesak aktor pembunuh Munir segera diadili setelah sekian lama tak tersentuh.

Saat penyerahan Laporan Akhir TPF Munir, dokumen langsung diserahkan ke Presiden SBY oleh Ketua TPF tanpa melalui administrasi persuratan di Kemensetneg.

Kasus Munir di era Jokowi mandek. Dokumen TPF dinyatakan hilang; Polly, eksekutor pembunuhan, baru saja meninggal.

Kepolisian diminta untuk membuka rekaman percakapan via telepon antara Pollycarpus Budihari Priyanto dan Muchdi Purwoprandjono.

Komnas HAM ingin agar tanggal 7 September ditetapkan sebagai Hari Perlindungan Pembela HAM Indonesia.

YLBHI mempertanyakan komitmen Presiden Jokowi untuk menyelesaikan kasus pembunuhan aktivis Munir.

Pollycarpus Budihari, bekas pilot yang divonis sebagai pelaku pembunuh Munir kini telah bebas. Akan tetapi, kasus Munir belum selesai.

Sejumlah pihak menuntut Jokowi mengumumkan hasil penyelidikan TPF Munir, mengingat masa jabatannya sebagai Presiden akan segera berakhir.

KontraS menuntut Komnas HAM agar mendesak pemerintah untuk membuka dokumen TPF kasus pembunuhan Munir.

Pada tahun terakhir kepemimpinannya, ia harus buktikan bahwa ia serius menepati janji pada masa kampanye dulu.

Suciwati sempat berharap Jokowi memanggil pakar untuk berdiskusi soal kasus Munir. Namun harapannya buyar ketika diumumkan dokumen TPF Munir sudah hilang.