Indeks Tolak Revisi Uu Kpk

Surat presiden (surpres) Jokowi kepada DPR RI untuk melanjutkan pembahasan revisi UU KPK yang masih menuai polemik dinilai Ombudsman RI ada beberapa keganjilan.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu akan mempercepat pembahasan Revisi UU KPK usai menerima surat presiden (surpres) Jokowi soal revisi UU KPK yang menuai polemik ini.

Peneliti FORMAPPI Lucius Karus menilai saat Indonesia berduka karena kehilagan BJ Habibie, Presiden Jokowi justru menggunakan momentum untuk mengirimkan surat presiden (surpres) ke DPR untuk melanjutkan Revisi UU KPK.

Jokowi mengirimkan surat presiden (surpres) kepada DPR RI untuk merevisi UU KPK pada Rabu, 11 September 2019.

AJI melihat ada 21 pasal yang berupaya melemahkan KPK lewat revisi UU KPK dan meminta Presiden Jokowi tidak ikut mengebiri lembaga antirasuah.

Peneliti LIPI menilai menilai DPR tak ubahnya oligarki dengan tiba-tiba mengajukan inisiatif merevisi UU KPK.

Mahfud menilai anggota DPR RI periode 2014-2019 tak punya cukup waktu untuk membahas revisi UU KPK secara cermat.

Revisi Undang-undang KPK dinilai sebagai upaya pelemahan terhadap lembaga antirasuah KPK.

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abrahan Samad menyampaikan, revisi UU KPK yang memasukkan unsur Dewan Pengawas (Dewas) tak tepat.

Selama pemerintahan Jokowi, DPR tercatat beberapa kali mengusulkan revisi UU KPK. Meski sempat ditunda pembahasannya sejak 2015, setidaknya ada tiga draf revisi UU KPK yang sempat muncul.

Terdapat 235 dosen UGM yang telah mencantumkan namanya dalam petisi penolakan revisi UU KPK usulan DPR RI.

UII juga akan mengirimkan surat dan kajian terkait bahaya revisi UU KPK kepada pemerintah dan DPR.

Dalam waktu bersamaan KPK menghadapi dua serangan: revisi UU dan calon pimpinan diduga bermasalah tengah mengikuti seleksi tahap akhir di DPR RI.

Penutupan logo KPK ini merupakan simbol penolakan dari revisi isi UU KPK usai pemberian surat kepada Presiden Jokowi agar tak menandatangani perubahan undang-undang.

Pegawai KPK membagikan bunga kepada warga yang ada di Car Free Day (CFD) Bundaran HI, Jakarta untuk mengetuk Presiden Jokowi agar tak merespons Revisi UU KPK.

Sejumlah Pegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa menolak revisi UU KPK di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Lima partai politik pendukung pemerintah Presiden Jokowi mengusulkan revisi UU KPK yang disetujui dalam rapat paripurna DPR Kamis lalu.

Revisi UU KPK yang diusulkan oleh DPR RI mendapat penolakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Setidaknya ada sembilan poin dalam isi revisi UU KPK yang dinilai bermasalah.

Revisi UU KPK sudah mencuat sejak 2010, tepatnya saat SBY masih menjadi Presiden RI. Tapi, mengapa muncul lagi di era Jokowi?

Baleg menargetkan revisi Undang-undang KPK rampung dalam waktu tiga pekan.