Indeks Tolak Revisi Uu Kpk

Usulan Baleg DPR tentang revisi Undang-undang KPK disetujui dalam rapat Paripurna DPR.

Polisi menangkap seorang demonstran bukan karena dia berbuat rusuh, tapi karena baju yang dia pakai. 

Pimpinan dan anggota pansus terdiri dari fraksi-fraksi pendukung koalisi pemerintah.

Mantan Ketua KPK, Busyro Muqoddas menilai sosialisasi DPR soal revisi UU KPK lebih baik dihentikan karena tak ada gunanya. 

Partai Hati Nurani Rakyat setuju dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang memutuskan untuk menunda pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Fraksi Partai Hanura di Dewan Perwakilan Rakyat, Dadang Rusdiana.

Indonesian Corruption Watch menggalang dukungan publik untuk menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK. Hal tersebut ditandaskan oleh Koordinator ICW, Ade Irawan, usai menemui pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menunda pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang lebih dikenal sebagai UU KPK. Namun, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tampaknya belum puas dengan keputusan Presiden Jokowi tersebut.

Grup musik papan atas Indonesia, Slank, menegaskan dukungannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk itu, band yang digawangi oleh Kaka, Bimbim, Ridho, Abdee, dan Ivanka ini turut menolak tegas rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menuai kritik dari banyak kalangan. Bahkan, Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengancam mundur jika pembahasan revisi UU tersebut tetap dilanjutkan.

Partai Demokrat hingga saat ini belum menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Lantas, apa alasan Partai Demokrat enggan menyetujui revisi UU KPK yang saat ini masih dibahas di tataran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu?

Dinamika tentang revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semakin memanas. Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, menegaskan bahwa pihaknya tetap menolak revisi UU KPK.

Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menjadi salah satu isu yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Banyak pihak yang tidak setuju dengan usulan yang ditengarai berpotensi melemahkan KPK itu. Salah satunya adalah dari pihak KPK sendiri yang dengan tegas menolak direvisinya UU No 30 tahun 2002 tentang KPK tersebut.