Indeks Tolak Revisi Uu Kpk

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan UU bukan barang pinjaman yang bisa dikembalikan setelah selesai dipakai.

UU KPK hasil revisi sudah resmi diundangkan hari ini. Di tengah penolakan UU KPK ini, Perppu belum juga diterbitkan Jokowi, bagaimana nasib KPK ke depan?

Penomoran UU baru KPK sudah tersebar tapi isinya belum disebarluaskan ke publik.

Febri mengatakan ada sejumlah prosedur yang harus diubah seperti surat perintah penyidikan yang tidak lagi ditandatangani oleh pimpinan.

Para ekonom menilai bahwa RUU KPK melemahkan fungsi penindakan dan membuat KPK tidak lagi independen.

Mahasiswa menuntut Presiden Jokowi agar menerbitkan Perppu tentang KPK.

Anggota DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan sejumlah salah ketik atau tipo dalam UU KPK itu sudah diperbaiki.

Wadah Pegawai KPK mencemaskan revisi Undang-Undang 30 Tahun 2002 yang akan mulai berlaku besok.

Undang-Undang KPK hasil revisi otomatis berlaku 17 Oktober jika Presiden Jokowi tak terbitkan Perppu.

Jokowi menegaskan bahwa tak ada larangan demonstrasi pada hari-h pelantikan dirinya dan Ma'ruf Amin.

Surat dikirim oleh Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) dan juga jaringan organisasi yang ada di hampir di seluruh Indonesia.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Adita Irawati menyampaikan hal itu menanggapi tenggat waktu penerbitan Perppu KPK yang diberikan mahasiswa.

Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti membantah klaim Goenawan Mohammad soal permintaan Presiden Jokowi untuk menyusun draft Perppu UU KPK.

Mahasiswa dari sejumlah Perguruan Tinggi di Pamekasan ini, menolak UU KPK, RKUHP, dan RUU kontroversial lainnya.

Dalih peretasan yang dilakukan ABS karena ia tidak sepakat dengan adanya UU KPK dan RKUHP.

Kepala Dinas Perhubungan Surabaya, Irvan Wahyudrajat mengatakan, Jalan Indrapura ditutup sejak siang hingga demonstrasi selesai.

Bentrokan dua hari antara polisi dan mahasiswa-pelajar tak terhindarkan di areal dekat gedung DPR.

Penolakan terhadap UU KPK hasil revisi juga disampaikan Ketua Umum ICMI, Jimly Asshiddiqie.

Beberapa ketentuan dalam UU KPK versi revisi berpotensi membuat operasi tangkap tangan (OTT) tak bisa dilakukan.

KPK menilai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK terkait rendahnya standar etik bagi anggota Dewan Pengawas sehingga rentan konflik kepentingan.