Indeks Tni

Komisi I menolak rencana penempatan perwira aktif TNI di Kementerian. Penolakan serupa juga datang dari Komisi II dan Kepala BKN.

TNI mengklaim sudah menerima perintah dari Jokowi agar menangkap penyebar paham komunisme untuk diproses secara hukum.  

"Sebaiknya para PKI dan Generasi PKI baru serta para pemuda pemudi kritis di garis kiri. Dikumpulkan dalam satu gudang kemudian dijadikan sasaran tembak oleh Leopard," tulis akun @tni_indonesia_update.

Postingan video dengan keterangan teks provokatif di akun instagram @tni_indonesia_update dihapus setelah mendapat sorotan publik.

Akun media sosial resmi TNI tertera di laman Tni.mil.id, yakni @PuspenTNI (Instagram), @Puspen_TNI (Twitter), Puspen TNI (YouTube), dan Pusat Penerangan TNI (Facebook).

Setidaknya ada dua masalah yang muncul jika TNI 'masuk' kementerian/lembaga: Pertama, mengkhianati amanat reformasi; kedua bisa memicu konflik dengan PNS yang membangun karier dari nol.

Ahmad Riza Patria tidak sepakat dengan usulan penempatan perwira aktif TNI di kementerian dan lembaga. Wakil Ketua Komisi II itu menilai usulan Panglima TNI tersebut bisa memicu masalah.  

Wacana Panglima TNI untuk merevisi UU TNI dalam hal perwira tinggi mengisi pos di kementerian dinilai sebagai hal yang tidak logis.

Dalam Rapat Pimpinan TNI 2019, tiga hal yang dibahas adalah menyukseskan pemilu 2019, operasi penegakan hukum di Papua, dan kerawanan bencana.

Panglima TNI menyatakan akan mendorong penempatan perwira aktif di sejumlah kementerian dan lembaga. 

Demi meredam konflik yang terjadi di daerah rawan, TNI akan melakukan operasi pendekatan secara psikologis.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan mendukung rencana pemerintah mengajukan revisi ketentuan batas usia prajurit TNI setingkat Tamtama dan Bintara. 

Effendi mengatakan, usia 53 tahun terlalu lama berkarir bagi seorang militer. Menurutnya, sebaiknya tentara diberikan pensiun pada usia 48 tahun.

60 jabatan baru adalah taktik baru untuk menyerap surplus tentara. Di samping itu, dinilai bisa bikin untung Jokowi secara politik.

Pengamat militer Aris Santoso menilai upaya penambahan jabatan atau memperpanjang masa pensiun TNI ini bukan sebagai manuver Jokowi mencari suara menjelang Pilpres 2019.

Rencana Presiden Jokowi merevisi UU TNI terkait umur pensiun prajurit setingkat bintara dan tamtama dari 53 tahun ke 58 tahun dinilai sebagai lobi dari para Jenderal TNI untuk membujuk Jokowi.

Kehadiran Gatot di Istana Negara bertemu Joko Widodo untuk menghindari politik pecah belah.

Presiden Jokowi mengatakan akan ada 60 jabatan kosong perwira tinggi TNI.

Menkopolhukam Wiranto menegaskan pemetaan indeks kerawanan pemilu penting untuk mengatasi potensi kerawanan dalam waktu enam bulan ke depan.

Benarkah Hendropriyono, mertua Andika, sedang siap-siap lengser keprabon?