Indeks Tkdn

Meski demikian, syarat TKDN tetap merupakan kebijakan penting untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Tahun 2023 Pertamina Grup menjadi BUMN kontributor TKDN terbesar yang berkontribusi hingga 50% total TKDN BUMN.

Pertamina mencatat peningkatan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga 60 persen sepanjang 2022.

Kemenperin mengupayakan penyederhanaan proses pengurusan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk industri kecil dalam 5 hari.

Kemenperin bakal menyediakan fasilitas pengecekan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) gratis untuk pelaku industri skala kecil.

Vaksin Indovac nantinya juga bisa digunakan di negara-negara lain melalui mekanisme support Covax Facility (multilateral).

PT Pertamina (Persero) merealisasikan penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai Rp9,73 triliun di 2021.

Menperin sebut ada lebih dari Rp1.000 triliun potensi belanja barang dan modal baik di pusat maupun daerah yang bisa genjot pembelian produk dalam negeri.

Penggunaan TKDN 100 persen sejalan dengan arahan pemerintah yang mewajibkan seluruh BUMN mengutamakan produksi dalam negeri.

Jokowi menginstruksikan Kementerian/Lembaga terkait mengeluarkan aturan turunan sebagai landasan pelaksana pengembangan Perpres mobil listrik.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan presiden (perpres) tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik.

Kominfo menyatakan sertifikat Infinix Zero 5 tidak berlaku karena melanggar aturan dan persyaratan.

Penurunan impor produk ponsel dibarengi dengan peningkatan impor komponen. Ini menunjukkan produsen di Indonesia masih sebagai "tukang jahit" produk komponen ponsel negara lain.

Sertifikasi telepon seluler yang sebelumnya bisa memakan waktu 2 bulan kini hanya 2 hari.

Indonesia tak kebagian menjadi negara pertama yang menjual iPhone X.

Pasar smartphone Indonesia diincar oleh hampir semua pabrikan telekomunikasi dunia. BlackBerry pernah merasakan lezatnya pasar negeri, sementara pemerintah hanya bisa menelan liur. Pada 2015, pemerintah Indonesia bebenah. Muncul aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) guna 'memaksa' vendor membangun pabriknya di Indonesia.

Kebijakan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap produk smartphone sempat mendapat protes pelaku usaha atau vendor ponsel yang memasarkan produknya di Indonesia. Upaya memaksimalkan TKDN tak hanya punya kepentingan pemerintah, tapi juga demi kepentingan konsumen.

Tak semua vendor bisa memenuhi aturan Tingkat Kandungan dalam Negeri (TKDN) sebesar 20 persen, seperti yang dipatok pemerintah, dalam produk smartphone 4G miliknya. Beberapa vendor bahkan mengakali produknya yang 4G diturunkan menjadi 3G agar bisa dijual di pasar Indonesia.

Kebijakan pemerintah menetapkan lima skema Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk smartphone sempat membuat geram para vendor yang terlanjur berinvestasi membangun pabrik di Indonesia. Utamanya, skema diperbolehkannya 100% software. Klausul ini dinilai bertentangan dengan aturan sebelumnya yang "memaksa" para vendor agar membangun pabrik di negeri ini.