Indeks Tjahjo Kumolo

Mendagri menyebut pemerintah justru akan mendukung tugas KPU dan Bawaslu untuk tetap berpijak pada independensi dan adil selam Pemilu 2019.

Mendagri menyatakan, gagasan calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno untuk memfungsikan e-KTP sebagai kartu multiguna sulit dilakukan.

Bawaslu Jawa Tengah menilai ucapan Ganjar Pranowo soal dirinya dan 31 kepala daerah di Jawa Tengah mendukung Jokowi-Ma'ruf pelanggaran Undang-Undang Pemda. Namun Kemendagri enggan menindaklanjuti.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan kerawanan pemilu di Papua disebabkan oleh faktor geografis dan penerapan sistem noken.

Tjahjo Kumolo mengaku belum dapat hasil klarifikasi dari Bawaslu soal Ganjar dan  31 kepala daerah yang mendeklarasikan untuk mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Mendagri menyebut berita pelarangan rapat di hotel tidak benar.

Mendagri Tjahjo Kumolo meminta seluruh humas pemerintahan daerah untuk aktif mensosialisasikan pentingnya Pemilu 2019 kepada warganya.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku dicecar pertanyaan oleh KPK terkait percakapan yang dilakukannya bersama Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin (NHY) dalam kasus Suap Meikarta.

Mendagri Tjahjo Kumolo memenuhi panggilan KPK untuk hadir dan memberikan kesaksian terkait kasus korupsi Meikarta yang melibatkan Bupati Bekasi non-aktif Neneng Hasanah Yasin (NHY).

Tersangka penipuan Mendagri berpura-pura menjadi kepala sekolah SD Rejosari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tjahjo diketahui melalui pendidikan SD di Kota Semarang.

Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin mengaku pernah menerima arahan dari Mendagri Tjahjo Kumolo.

Menurut Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin, Tjahjo meminta tolong kepada dirinya untuk membantu pengurusan perizinan proyek.

Bupati Bekasi Neneng Hasanah mengaku pernah menerima arahan dari Mendagri Tjahjo Kumolo soal perizinan Meikarta. KPK pun menyatakan sedang mencermati keterangan Neneng tersebut. 

Mendagri Tjahjo Kumolo meminta Bareskrim Polri mengusut penyebaran hoaks yang dilakukan untuk menyerang Presiden Joko Widodo. 

“Saya mendukung penuh upaya KPU yang akan melaporkan kepada Kabareskrim untuk mengusut tuntas orang-orang yang tidak bertanggung jawab menyebarkan isu tujuh kontainer itu,” kata Tjahjo

Mendagri mengaku berhak memecat Kepala Dinas Dukcapil yang sampai keteledoran tidak membakar E-KTP rusak, baik sengaja maupun tidak sengaja.

Kemendagri akan meninjau ke lapangan dan berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk mengidentifikasi korban tsunami Selat Sunda.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan telah memberi sanksi ke 65 PNS yang ketahuan menerima gratifikasi. 

Eva Kusuma Sundari mengkritik Kemendagri lamban dalam menyusun Daftar Inventaris Masalah RUU Masyarakat Adat. 

Komisi II DPR akan segera memanggil Mendagri dan perusahaan pelaksana proyek pengadaan e-KTP.