Indeks Tjahjo Kumolo

Kebijakan Pemprov dan DPRD DKI Jakarta terkait pengadaan pin emas senilai Rp1,3 miliar tak dapat diintervensi pemerintah pusat.

Mendagri meminta pejabat daerah Papua dan Papua Barat untuk tidak keluar wilayahnya masing-masing. 

Tjahjo Kumolo menyatakan revisi UU Pilkada bisa dilakukan untuk memasukkan larangan mantan koruptor maju ke pemilihan kepala daerah. Tapi, revisi itu perlu menunggu pelantikan DPR baru.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengingatkan, meski tidak ada tenggat waktunya, pemilihan Wagub DKI seharusnya tuntas sebelum 18 bulan jelang masa jabatan Gubernur Anies berakhir. 

Terkait selisih Menkumham Yasonna dengan Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah, Tjahjo akan memanggil Gubernur Banten Wahidin Halim. 

Sandiaga mengundurkan diri sejak 10 Agustus 2018, sehingga kursi Wagub DKI Jakarta kosong selama 10 bulan. 

Mendagri Tjahjo Kumolo mengingatkan anggota DPRD DKI Jakarta agar waspada dengan wilayah rawan korupsi saat menyusun anggaran 2020.

Tjahjo Kumolo menyatakan, sampai hari ini, pengurus FPI belum mengajukan perpanjangan izin ke Kementerian Dalam Negeri.

Tjahyo Kumolo memberi penjelasan di hadapan para ASN Disdukcapil tak akan menjadi Mendagri selama dua periode.

"Kami keluarga besar Kemendagri dan BNPP turut berdukacita atas meninggalnya Ibu Ani Yudhoyono."

Mendagri menegaskan, ada sanksi tegas bagi para pelanggar aturan yang menyebarluaskan data pribadi.

Mendagri Tjahjo Kumolo merencanakan penerapan e-voting untuk dilakukan di pemilu selanjutnya saat rapat pembahasan evaluasi pemilu serentak 2019.

Tjahjo memastikan bahwa kasus ini akan menjadi catatan evaluasi pemerintah setelah selesainya Pileg dan Pilpres serentak tahun 2019 ini.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku akan segera merespons surat pengunduran diri Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution.

Mendagri menyebut alasan mundur ini sangat tidak lazim, sehingga akan mencederai amanat masyarakat.

"Kami berduka cita atas meninggalnya sejumlah petugas KPPS di beberapa tempat," kata Tjahjo.

Tjahjo Kumolo meminta para kader, simpatisan dan relawan PDIP berupaya memenangkan partainya di Pileg 2019 dan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. 

Mendagri Tjahjo Kumolo meminta warga yang belum melakukan perekaman e-KTP untuk proaktif. Dia mengakui sampai saat ini, proses perekaman e-KTP baru mencapai 98 persen. 

Mendagri berharap masyarakat benar-benar menggunakan hak pilihnya dan tidak golput dalam Pilpres 2019 nanti. 

Mendagri menyebut pemerintah justru akan mendukung tugas KPU dan Bawaslu untuk tetap berpijak pada independensi dan adil selam Pemilu 2019.