Indeks Tito Karnavian

Otsus Papua berakhir tahun depan. Banyak pihak menilai semestinya proyek itu tak dilanjutkan.

Tito Karnavian meminta petahana yang kembali maju dalam Pilkada 2020 tidak menggunakan bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan pencalonan mereka.

Mendagri Tito Karnavian minta pemerintah daerah segera cairkan anggaran Pilkada paling lambat pekan depan.

Mendagri Tito Karnavian meminta tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk program kegiatan pada 2021 mendatang.

Mendagri Tito Karnavian meminta KPU sebagai pengguna data untuk bisa menjaga kerahasiaan dan keamanan data-data kependudukan.

Mendagri Tito Karnavian menyebut pengangguran dapat menjadi sumber bencana demografi.

Mendagri Tito Karnavian melarang kepala daerah untuk melakukan mutasi terhadap pejabatnya selama Pilkada 2020.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat membahas pelaksanaan pemilu secara tidak langsung dengan para sekjen partai politik.

Tito berjanji jajarannya siap membantu mencetak kembali dokumen-dokumen penting milik warga korban banjir.

Kemendagri bakal menyepakati kerja sama pencegahan pencucian uang dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Dalam rangka mengawasi arus keuangan, akses PPATK terhadap data kependudukan diperbanyak Kemendagri.

Mahfud MD mengatakan keputusan apakah pemekaran Papua jadi dilakukan atau tidak dikembalikan kepada Kemendagri.

Mendagri Tito menyebutkan saat ini izin perpanjangan FPI masih dikaji Kemenag karena masih terganjal beberapa poin di AD/ART ormas tersebut.

Anies Baswedan menekankan kalau pesan Tito Karnavian soal kata "kampung" sebagai pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah agar mengubah kota-kota di Indonesia.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan persetujuan Rp12,9 miliar tersebut, dari yang diajukan Kemendagri sebesar Rp15,9 miliar.

Tito Karnavian mengatakan, Kemendagri tengah mendorong agar keberadaan ormas yang mendukung pemerintah bisa diperkuat.

Tito bilang sejak 01 dan 02 gabung, urusan pemerintah tinggal 212 saja.

Mendagri Tito Karnavian menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pengelolaan kota karena Jakarta kini lebih kumuh daripada Beijing.

Mendagri Tito Karnavian menganggap, usulan KPU yang meminta Revisi UU Pilkada yang melarang napi mencalonkan diri, merupakan teori pemidanaan kuno.

Menurut Tito hanya daerah yang memiliki indeks kedewasaan demokrasi (Index Democratic Maturity) yang tinggi yang bisa melaksanakan Pilkada secara langsung.