Indeks Tito Karnavian

Gelar kehormatan "Petua Panglima Hukom Nanggroe" diberikan kepada Tito Karnavian dalam menjaga ketentraman dan ketertiban Aceh saat jabat Kapolri.

Kemendagri akan menunjuk Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto sebagai pelaksana tugas (plt).

Tito berharap, semakin banyak penerbitan PBG membuat biaya memiliki rumah menjadi lebih murah dan meminta Pemda mensosialisasikan program secara masif.

Mendagri Tito  menyatakan ketiga Wamendagri bakal dibagi berdasarkan tiga wilayah di Indonesia, yakni barat, tengah, dan timur untuk memudahkan tugasnya.

Dukungan tersebut berupa penyediaan lahan tanpa biaya untuk pembangunan serta operasional PSEL.

Selain penghapusan pajak, pemerintah juga memperbesar kuota FLPP menjadi 350.000 unit pada 2025.

Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Indonesia diketahui memiliki modal besar berupa iklim tropis dan kondisi geografis yang mendukung produksi pertanian sepanjang tahun.

Tito sebut gerakan pangan murah yang dilakukan bersama dengan Perum Bulog, Kementerian Pertanian, dan Bapanas efektif kendalikan harga beras.

Mendagri Tito Karnavian mengonfirmasi akan ada pelantikan jabatan Menkopolkam di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Tito menegaskan bahwa para kepala daerah yang baru menjabat saat ini tidak tahu soal tunjangan perumahan DPRD karena itu aturan lama.

Tito meminta agar pemerintah daerah dan DPRD proaktif membuka ruang dialog dengan masyarakat. agar ada solusi terkait besaran tunjangan.

Mendagri meminta setiap potensi gangguan keamanan dapat segera dilaporkan melalui sistem yang telah disiapkan pemerintah pusat.

Tito mengatakan, Kemendagri hanya dapat menonaktifkan kepala daerah apabila memenuhi satu dari tiga syarat penonaktifan kepala daerah terpenuhi.

Kemendagri akan memetakan pemerintah provinsi mana yang dianggap masih bisa membantu pemerintah kabupaten/kota di bawahnya.

Mendagri Tito Karnavian tak mau potongan rekaman video saat acara seremonial viral di media sosial.

Mendagri Tito Karnavian, mencatat ada 107 titik aksi unjuk rasa yang berlangsung mulai 25 Agustus 2025 hingga saat ini.

Tito mengingatkan Bupati Pati dan kepala daerah lainnya tidak seharusnya memberatkan rakyat saat membuat kebijakan.

Pembentukan tim tanggap insiden siber dilakukan untuk mencegah kebocoran data dan serangan siber pada sistem layanan publik daerah.

Mendagri pun memperingatkan kepala daerah untuk tidak membuat kebijakan yang membuat rakyat jadi lebih sulit.