Indeks Tito Karnavian

Jumlah korban meninggal dalam bencana Sumatra antara lain 267 warga di Sumatra Barat, 376 warga di Sumatra Utara, dan 562 orang di Aceh.

Kendati istilah yang digunakan tetap korve, Tito memastikan instruksi kerja bakti ini tidak bermaksud meniru TNI, Polri, atau memiliterisasi pemda.

Tito Karnavian mengatakan banyak warga telah memanfaatkan kayu gelondongan berukuran besar untuk memperbaiki rumah dan jembatan.

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan agar para taruna datang untuk membantu pemulihan pascabencana bukan untuk menyulitkan masyarakat Aceh.

Tito meminta agar para pejabat yang dilantik dapat memahami tugas dan tanggung jawab yang diemban.

Mendagri Tito menyinggung pemerintah mengerahkan TNI-Polri, ribuan murid IPDN, BPS, hingga murid kedinasan KKP untuk penanganan bencana Sumatra.

Pemerintah juga akan membentuk dua posko utama pemulihan bencana di Jakarta dan Banda Aceh.

Pemanfaatan kayu gelondongan banjir Sumatra harus dilakukan sesuai prosedur dan tidak boleh diperjualbelikan untuk kepentingan komersial.

Penugasan praja IPDN dibagi menjadi dua fokus utama, yakni membantu pembersihan pascabencana dan mendukung pemulihan serta aktivasi pemerintahan desa.

Nilai kebutuhan untuk pemulihan imbas bencana di Sumatra dihitung bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Selain pemda, pendataan juga dilakukan secara paralel oleh BNPB melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Pada tahap pertama, pemerintah akan membangun 2.600 unit hunian di tiga provinsi, yakni 1.000 unit di Aceh, 1.000 unit di Sumut, dan 600 unit di Sumbar.

Tito mengatakan, bantuan 30 ton yang diterima dari Kota Medan berasal dari Bulan Sabit Uni Emirat Arab, yakni organisasi semacam PMI di Uni Emirat Arab.

Tito pun secara terbuka menyampaikan permohonan maaf apabila ucapannya terkait bantuan Malaysia untuk Aceh menimbulkan kesan negatif.

Mendagri Tito mengatakan beras puluhan ton dari Arab itu bukan berasal dari Pemerintah Uni Emirat Arab, tapi dari organisasi non-pemerintahan kemanusiaan.

Dengan sisa waktu sekitar tujuh hari, Pemda diminta segera menindaklanjuti penetapan UMP secara serius dan terkoordinasi.

Tito mengatakan, Kemendagri hendak terlebih dahulu mengecek apakah informasi 700 ribu anak Papua belum sekolah benar.

Tito menegaskan, bagi Pemda yang masih menetapkan kondisi tanggap darurat, penggunaan bantuan dapat dianggarkan pada Belanja Tidak Terduga.

Kemendagri siap membantu kepolisan untuk memeriksa penyebab pasti kebakaran Gedung Terra Drone.

Tito menilai, alat pemadam api ringan (APAR) di gedung Terra Drone juga tidak mencukupi untuk memadamkan keseluruhan api saat terbakar Selasa (9/12/2025).