Indeks Tito Karnavian

Dalam pidatonya pada 2016 lalu, Tito Karnavian sempat menyebut ormas Islam NU dan Muhammadiyah adalah pendiri bangsa, sedangkan ormas lainnya tidak.

Sebagian ormas Islam tidak lagi mempermasalahkan pidato Kapolri Tito Karnavian. Tapi, sejumlah ormas Islam lainnya bersuara berbeda.

Kapolri menekankan kepada jajarannya akan melakukan pemecatan bila ada bawahannya yang tidak bekerja dengan benar.

Panglima TNI sampaikan bahwa TNI dan Polri selama ini telah membangun soliditas dengan baik dan semakin berkembang.

“Kalau OTT harus langsung ditindak, justru itu penting untuk menjaga proses demokrasi," kata Kapolri Tito Karnavian.

Menurut Tito, apabila keamanan nasional terganggu, maka stabilitas ekonomi di sektor perdagangan juga ikut terganggu.

Kapolri Tito Karnavian menerima brevet kehormatan dari TNI AU. Ia juga diajak naik Sukhoi.

"Info tewasnya Bahrun Naim itu hanya sebatas (kabar) media sosial," kata Tito.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian meresmikan sejumlah program modernisasi layanan polantas untuk meningkatkan pelayanan publik.

Kapolri memastikan Ketua KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang belum ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus penyanderaan di Mimika bukan yang pertama, tetapi sudah berulang kali terjadi

Rikwanto mengklaim, kepolisian bukan sengaja tidak mengungkap kasus Novel, tetapi pelaku memang belum bisa ditemukan.

Kapolri Tito menilai pencegahan korupsi di Indonesia belum dilakukan secara maksimal sehingga jumlah temuan kasus masih terus membengkak.

Tito justru mengaku terobsesi menjadi akademisi dan peneliti di bidang yang ditekuninya selama ini.

Studi Strategis Kontra Terorisme membawa Tito jadi Guru Besar Bidang Ilmu Kepolisian di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK).

Anggaran pembentukan Densus Tipikor bisa mencapai triliunan rupiah, mencakup Satgas Daerah beserta perkantorannya.

Pemerintah akhirnya menunda pembentukan Densus Tipikor. Presiden Joko Widodo berpesan agar rencana tersebut dikaji lebih dalam.

Penggiat anti-korupsi menilai pembentukan Densus Tipikor berpretensi melemahkan lembaga KPK dalam memberantas korupsi.

Sejumlah daerah yang dinilai Tito cukup rawan adalah Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, Sulsel dan Papua.

JK menilai tidak perlu lagi membentuk Densus Tipikor, melainkan cukup memaksimalkan kerja KPK, Kepolisian dan Kejaksaan.