Kapolri Tito: Indonesia Cocok Terapkan Sistem Demokrasi Pancasila

tirto.id - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan negara Indonesia tidak bisa melaksanakan sistem demokrasi seutuhnya. Apabila diterapkan, Tito berpendapat, hal itu akan memunculkan perlawanan-perlawanan dari kelompok yang memecah belah bangsa.

Menurut Tito, sistem demokrasi yang didominasi oleh masyarakat kelas bawah yang belum terdidik dan terlatih sepenuhnya akan berbahaya. Menurut Tito, demokrasi tetap harus dibatasi dengan demokrasi berbasis Pancasila.

“Mengandalkan emosional dibanding rasional dan itu kalau kebablasan itu menjadi rawan konflik dan lain-lain yang ujungnya bisa memecah belah bangsa,” kata Tito seusai sambutannya di acara pembekalan calon perwira remaja di kawasan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (18/7/2018).

Menurut Tito, demokrasi Pancasila cocok menjadi solusi karena bisa membatasi demokrasi dengan batasan tertentu. Ia menampik apabila demokrasi Pancasila ini diartikan sebagai upaya mengembalikan demokrasi terpimpin seperti era Soekarno di 1959-1966 lalu.

“Tidak pernah saya mengatakan kalau demokrasi terpimpin, apalagi kalau ada yang mengatakan saya mendukung khilafah. Itu dipelintir seperti itu,” katanya lagi.

Di sisi lain, peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Soewarsono, menyatakan sejak merdeka hingga sekarang, Indonesia selalu menganut dasar negara Pancasila. Perbedaannya hanya terletak pada sistem pemilu yang menegaskan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat.

Pada zaman sebelum 1955, Soewarsono mengatakan, pemilihan umum tidak pernah berlangsung. Baru setelahnya pemilu diselenggarakan dengan benar-benar bebas, bahkan diikuti oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sementara sekarang, kata Soewarsono, pemilu tetap berlangsung, tetapi tetap membatasi ormas, ideologi dan kalangan tertentu.

“Tapi sebenarnya semuanya berbasis Pancasila,” katanya pada Tirto, Rabu (18/7/2018).

Untuk demokrasi Pancasila versi Jokowi, Soewarsono mengaku memang ada beberapa pembatasan. Jika demikian, maka demokrasi Pancasila sesuai dengan demokrasi ideal yang disampaikan Kapolri Tito.

“Semuanya memakai Pancasila. Dengan demokrasi kira-kira, dengan kebebasan penuh, demokrasi dengan minus ini minus itu. Sekarang kan minus ini, minus itu karena kan ada UU Ormas misalnya,” katanya lagi.