Indeks Tembakau

Kementerian Keuangan akan mencairkan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) 2016 kepada provinsi dan daerah-daerah penghasil tembakau senilai Rp2,834 tiliun, , demikian dirilis dari setkab, Senin (28/11/2016).

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan di DPR dinilai lamban. Hingga saat ini pembahasan RUU tersebut masih berada di Badan Legislasi DPR dan belum dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk kemudian diputuskan dalam sidang paripurna.

Ganja Kerap dianggap sebagai zat tanaman racun yang memabukan dan merusak syaraf-syaraf dalam tubuh. Tapi ganja juga dapat berguna untuk kepentingan medis. Beberapa negara bahkan sudah melegalkan ganja karena manfaatnya menyembuhkan berbagai penyakit.

Kenaikan tarif cukai tertinggi sebesar 13,46 persen untuk jenis hasil tembakau Sigaret Putih Mesin (SPM) dan tarif cukai terendah 0 persen untuk hasil tembakau Sigaret Kretek Tangan (SKT) golongan IIIB, dengan kenaikan rata-rata tertimbang 10,54 persen. Harga jual eceran (HJE) rokok naik rata-rata 12,26 persen.

Pemerintah menaikkan tarif cukai tembakau untuk tahun 2017 dengan alasan rokok merupakan komoditas yang merugikan kesehatan masyarakat sehingga kenaikan tarif cukai diharapkan dapat mengendalikan konsumsi dan peredaran rokok.

Pengendalian tembakau berdampak pada industri kecil lainnya yang bersinggungan dengan para petani. Hal itu disampaikan oleh Saleh Abdullah (Insist Press)dalam peluncurkan buku "Perlawanan Politik dan Putik Petani Temanggung" di Ruang Yustisia University Club (UC) UGM.

Indonesia masih mengimpor 42 persen kebutuhan tembakau. Jadi pelik karena ternyata ini juga bicara soal selera pasar.

RUU Pertembakauan dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan petani karena justru akan mendorong impor tembakau. Sementara itu, naskah rancangan undang-undang tersebut pun tidak membahas pasal industri hasil tembakau untuk menempatkan petani setara dengan industri.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memaparkan dampak RUU Pertembakauan jika disahkan, baik dari sisi sosial, kesehatan, dan bahkan ekonomi dalam konferensi pers yang digelar di Gedung YLKI, Jakarta. YLKI Menilai RUU Pertembakauan membahayakan ketahanan nasoinal dan meminta Presiden untuk menolak RUU tersebut.

Kak Seto mendesak pemerintah Joko Widodo segera meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja untuk Pengendalian Tembakau (FCTC) untuk melindungi masa depan anak-anak.

Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC) diklaim berpotensi menjembatani antara kepentingan industri tembakau dan kepentingan nasional Indonesia. Pemerintah Indonesia diharapkan serius untuk membahas akses konvensi tersebut sehingga menguntungkan para pemangku kepentingan dalam industri tembakau lokal.

Indonesia tengah mempertimbangkan untuk bergabung dalam Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) untuk menekan laju perokok. Pemerintah mengatakan masih berpikir panjang mengingat kompleksnya dampak yang kemungkinan dapat ditimbulkan dengan bergabungnya Indonesia dalam FCTC tersebut.

Poster "Terima Kasih Tembakau" dibentangkan di jalan layang Pancoran, Jakarta.

Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Agus Pamuji mengungkapkan terkait penerimaan negara dari Industri Hasil Tembakau yang mencapai Rp162,2 triliun pada 2015, karena itu sudah saatnya negara berpihak kepada petani, buruh dan industri tembakau.